Kediri, serayunusantara.com — Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menegaskan pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi dan menyeluruh.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Sosialisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sekaligus persiapan penilaian kinerja pemerintah daerah terkait kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2025, di Balai Kota Kediri, Senin (14/07/2025).
Menurut Qowim, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan tidak hanya sebatas pendapatan rendah. “Kemiskinan juga terkait keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, hunian layak, hingga kesempatan kerja yang setara,” ujarnya.
Pemkot Kediri, lanjutnya, berkomitmen memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai pihak terdepan diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam penanganan kemiskinan. Keberadaan TKPK pun dinilai sangat penting sebagai wadah untuk menyinergikan berbagai program lintas sektor, mulai perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan vokasi, hingga peningkatan infrastruktur dasar.
Sejumlah program yang sudah dijalankan di antaranya Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, ATM Beras, BOSDA, beasiswa, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelatihan kerja, dan berbagai inovasi lain. Berdasarkan SK Wali Kota Kediri Nomor 100.3.3.3/76/419.033/2025, TKPK memiliki tugas menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan, mengoordinasikan pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi program, serta menjalin kemitraan.
Dalam rapat tersebut, hadir narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk memberikan masukan guna meningkatkan kinerja TKPK. Gus Qowim yang juga Ketua TKPK meminta semua pihak memastikan program berjalan terarah, tepat sasaran, dan rutin dievaluasi agar target penurunan kemiskinan bisa tercapai lebih cepat.
Baca Juga: Kota Kediri Jadi Tuan Rumah Muskomwil IV APEKSI ke-13
“Dalam waktu dekat TKPK harus mempersiapkan penilaian indikator kinerja daerah terkait pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Saya harap semua pihak bersinergi maksimal dalam pemenuhan data dan dukungan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua TKPK Kota Kediri, Bagus Alit, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kota Kediri pada 2024 tercatat sebesar 6,51%, lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Timur yang mencapai 9,79%. Berbagai program unggulan yang mendukung penanganan kemiskinan antara lain program MERATA, BOSDA untuk pendidikan, beasiswa jenjang S1 hingga S3, beasiswa atlet, bantuan modal UMKM, layanan Halo Warga, dokter keluarga, fasilitas kota ramah disabilitas, layanan All In Kelurahan, dan Mobil Pelayanan Masyarakat.
Pemerintah daerah juga menyiapkan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tiga langkah utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi, peningkatan pendapatan lewat pemberdayaan ekonomi, serta penurunan kantong kemiskinan melalui peningkatan layanan dasar dan konektivitas wilayah.
Bagus Alit juga memaparkan pentingnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis data terpadu untuk mendukung keterpaduan program lintas instansi. DTSEN sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan diharapkan dapat menunjang pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dispendukcapil Marsudi, jajaran OPD Pemkot Kediri, serta pemateri daring dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Nasikin. (Serayu)
