(Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Menyoroti perkembangan perekonomian global saat ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisi acara bertema “Percakapan di Asia House”, yang diselenggarakan di London, UK. Dipandu oleh Michael Lawrence, CEO Asia House, dan Former Editor Global Reuters, Menkeu dalam diskusinya menyoroti sejumlah faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi Indonesia pada 10 tahun terakhir, diantaranya terkait guncangan geopolitik, pandemi COVID-19, volatilitas harga komoditas, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era digital.
Salah satu fokus utama dalam acara tersebut dikatakan Menkeu adalah mengenai bagaimana kebijakan fiskal (APBN) dan Keuangan Negara terus menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, menurunkan kemiskinan, sekaligus juga sebagai “shock absorber” dalam menjaga stabilitas dan melindungi rakyat dan perekonomian.
“APBN dan fiscal tools (insentif dan policy support) juga sangat penting untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Green Energy dan Hilirisasi (Down-streaming) Mineral Strategis untuk menciptakan nilai tambah dalam perekonomian dan membuat Indonesia memiliki posisi makin strategis di dunia (global value chain) dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Menkeu dikutip dari laman resmi instagram @smindrawati, Senin (13/05)
Menkeu juga menilai, kebijakan fiskal memiliki fungsi sangat strategis dan peran penting dalam ekonomi, harus dikelola dengan hati-hati (prudent) dan seimbang sehingga tetap kredibel, sehat dan sustainable.
Baca Juga: Berbicara Kepada Awardee LPDP di London, Menkeu Bagikan Pengalaman dan Motivasi
Selain itu, Menkeu juga menceritakan bahwa dalam diskusi itu terdapat berbagai pembahasan lainnya, seperti transisi pemerintahan dan kepemimpinan nasional di Indonesia, keberlanjutan kebijakan hilirisasi dan inisiatif kebijakan pemerintah baru, serta komitmen keberlanjutan pengelolaan fiskal yang prudent.
”Proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik, sesuai aturan Undang-Undang Keuangan Negara, Penyusunan APBN 2025 untuk pemerintahan baru disusun oleh Pemerintah saat ini. Proses komunikasi dan koordinasi sudah dan terus dilakukan dengan baik untuk menjaga kepentingan bersama bangsa dan negara agar terus mampu maju menuju cita-cita Indonesia Emas,” tukas Menkeu.***
