Blitar, serayunusantara.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar mengambil langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi melalui Forum Perangkat Daerah yang digelar di Aula Satpol PP, Kamis (5/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini mempertemukan perwakilan dari 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyelaraskan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2027.
Forum ini didesain sebagai ruang sinkronisasi agar perencanaan pembangunan di bidang ketertiban umum dapat berjalan lebih terukur dan terintegrasi.
Kepala Satpol PP Kota Blitar, Ronny Yoza, menegaskan bahwa sinergi antar OPD adalah kunci utama dalam mewujudkan visi misi kesejahteraan masyarakat yang diusung Wali Kota Blitar.
“Semakin bersatu di dalam kerja sama tim masing-masing OPD bersama dengan Satpol PP dalam menjalankan visi misi wali kota untuk mensejahterakan masyarakat. Harapannya semua berjalan dengan baik dan tercapai apa yang menjadi tujuannya,” ungkap Ronny.
Baca Juga: Mahasiswa UGM Sabet Juara 1 Kompetisi Bisnis Nasional di Blitar, Buka Peluang Raih Modal Bisnis
Dalam diskusi intensif tersebut, sejumlah persoalan krusial di tengah masyarakat menjadi sorotan utama, mulai dari penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), penertiban parkir liar, hingga strategi peningkatan pendapatan pajak daerah.
Satpol PP memandang perlunya keterlibatan OPD terkait agar setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan yang kuat dan solusi yang komprehensif.
Lebih lanjut, Ronny Yoza menekankan bahwa harmonisasi ini bertujuan untuk memetakan batasan kewenangan masing-masing instansi. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi di lapangan yang sering kali memicu hambatan administratif maupun teknis.
“Menyelaraskan dan mensinkronkan program-program di Satpol PP dengan OPD terkait agar nanti dalam kewenangan tugasnya tidak saling tumpang tindih, apalagi saling menyalahkan,” tegasnya.
Melalui Forum Perangkat Daerah ini, Satpol PP Kota Blitar optimistis draf Renja 2027 yang dihasilkan akan lebih berkualitas.
Fokus utama tetap pada terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh pelayanan publik yang prima dan terkoordinasi dengan baik di seluruh lini pemerintahan. (Fis/Serayu)
