Jatim, serayunusantara.com – Lonjakan harga beras di sejumlah daerah Jawa Timur menjadi perhatian serius DPRD Jatim. Komisi B meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim bersama Bulog segera turun tangan untuk menstabilkan harga di pasaran.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Erma Susanti, menekankan perlunya koordinasi intensif antara Disperindag dan Bulog Divre Jatim dalam mengendalikan kenaikan harga, khususnya untuk beras premium.
Ia menyebutkan, saat ini harga beras kemasan lima kilogram sudah mencapai Rp83 ribu, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sekitar Rp55 ribu.
“Bulog harus lebih aktif mengeluarkan stok beras dengan harga terjangkau. Di beberapa daerah, harga terus bergerak naik dan membebani masyarakat,” ujar Erma, Selasa (16/9/2025).
Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025 menunjukkan, harga rata-rata beras medium nasional mencapai Rp14.530/kg, sementara beras premium Rp16.280/kg, naik 7–10 persen dibanding bulan sebelumnya.
Kenaikan ini dipicu distribusi yang belum merata, pasokan yang tertekan akibat musim tanam, faktor cuaca, hingga hambatan logistik ke wilayah terpencil.
Baca Juga: Pembukaan MTQ XXXI Jatim di Jember, Perpaduan Islami dan Teknologi Modern
Selain itu, program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) juga dinilai belum optimal. Dari total alokasi 173 ribu ton untuk Jawa Timur, baru sekitar 5,73 persen yang tersalurkan.
Sebagai contoh, stok di gudang Bulog Malang mencapai 68 ribu ton dengan target penyaluran 23 ribu ton hingga akhir tahun, namun distribusinya masih lambat ke pasar tradisional maupun daerah terdampak.
Melihat kondisi tersebut, Erma mendesak agar Bulog dan Disperindag mempercepat distribusi, memperluas jangkauan SPHP, serta menggelar operasi pasar.
“Koordinasi harus diperkuat agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh harga beras yang terus naik. Pemerintah daerah wajib hadir memberi kepastian,” tegas legislator asal Dapil Blitar–Tulungagung itu. (Serayu)
