Duta Besar Febrian A. Ruddyard, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, pimpin pertemuan 74th Executive Session Trade Development Board, United Nations Conference on Trade and Development yang berlangsung di Jenewa (20-23/11). (Foto: Kemenlu RI)
Jenewa, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenlu RI, Duta Besar Febrian A. Ruddyard, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, pimpin pertemuan 74th Executive Session Trade Development Board (TDB), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang berlangsung di Jenewa (20-23/11).
TDB adalah badan pengambilan keputusan UNCTAD, termasuk untuk memutuskan saran kebijakan pembangunan ekonomi di Afrika, investasi untuk transisi energi berkelanjutan, dan rencana kerja UNCTAD.
Salah satu agenda penting dalam pembahasan laporan UNCTAD adalah mengenai bantuan untuk Palestina mengingat situasi krisis kemanusiaan yang dialami Palestina oleh konflik dengan Israel. Sebagai Presiden TDB, Duta Besar Febrian memimpin pembahasan agenda Palestina dan garisbawahi bahwa UNCTAD sebagai bagian dari PBB telah membantu Palestina selama 3 dekade terakhir. Duta Besar Febrian juga memastikan agar perdebatan dalam pertemuan berjalan konstruktif dalam memastikan bantuan untuk Palestina, dan tetap mengakomodasi masukan negara anggota UNCTAD.
Laporan UNCTAD untuk bantuan masyarakat Palestina tahun 2022 tunjukkan kondisi perekonomian Palestina yang sangat tergantung pada kebijakan pembatasan akses oleh Israel, sehingga 2/3 masyarakat Gaza masih berada di bawah garis kemiskinan dan 45% dari total populasi masih belum mendapatkan pekerjaan. Gaza juga menjadi contoh pembangunan yang makin memburuk ketimbang membaik dan terbatasnya akses kebutuhan dasar.
Kondisi yang sudah buruk sebelum konflik Israel sejak Oktober 2023 ini menjadi perhatian berbagai negara dan serukan agar perang berhenti, serta mengutuk aksi Israel. Seruan perlunya penghentian perang ini juga diserukan Sekjen UNCTAD, menggarisbawahi yang disampaikan Sekjen PBB. Hal ini merupakan agenda penting dalam pertemuan dengan mayoritas anggota UNCTAD untuk menyerukan perlunya dukungan dan akses kemanusiaan, serta perlunya bantuan internasional bagi Palestina dan berbagai dukungan lainnya, termasuk peran UNCTAD dalam pembangunan Palestina.
Baca Juga: Pertemuan MIKTA ke-9 Dorong Penguatan Multilateralisme
Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Habib, Dewatapri Jenewa, memimpin Delegasi Indonesia dan sampaikan pernyataan Indonesia yang sejalan dengan pernyataan Kelompok G77, Asia-Pasifik, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Indonesia juga mengutuk keras serangan militer Israel ke Gaza dan serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan. Sebagaimana posisi Pemerintah, Indonesia mendorong gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Indonesia sendiri terus berkomitmen dalam membantu Palestina. Pemerintah telah mengirimkan bantuan masyarakat Indonesia sebagai respon situasi Gaza saat ini. Palestina merupakan salah satu penerima bantuan kerja sama teknis terbesar Indonesia.
Pertemuan tersebut menandai pertemuan pertama UNCTAD di bawah kepemimpinan Duta Besar Febrian sebagai Presiden Trade and Development Board (TDB) UNCTAD periode 2023-2024. Dalam perannya tersebut, Duta Besar Febrian akan memimpin berbagai persidangan penting UNCTAD, termasuk sidang tahunan, sidang eksekutif, dan sesi khusus UNCTAD. Beliau juga akan melakukan konsultasi bulanan dengan koordinator wilayah regional UNCTAD dan Wakil Presiden TDB UNCTAD, serta melaporkan kinerja TDB UNCTAD pada Komite II Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Mandat yang diberikan kepada Duta Besar Febrian sebagai Presiden TDB UNCTAD tidak hanya mencerminkan pengakuan internasional terhadap peran aktif dan kontribusi Indonesia dalam isu-isu global, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk membawa perubahan nyata dan positif dalam komunitas internasional, khususnya untuk kerja sama negara-negara berkembang dalam kerangka UNCTAD.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan Tahap Kedua Untuk Palestina
Kepemimpinan Indonesia pada UNCTAD memegang peran penting dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia terutama dalam memajukan kepentingan negara berkembang. Pada tahun 2024, UNCTAD akan merayakan peringatan ke-60 tahun berdirinya. Kegiatan ini akan diikuti pembahasan Prep-Com sebagai persiapan untuk Konferensi Tertinggi UNCTAD ke-16 (16th UNCTAD Quadrennial Conference) yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kepemimpinan Indonesia dalam UNCTAD dapat terus diberdayakan tidak hanya untuk meningkatkan pentingnya UNCTAD di tingkat internasional namun juga mendorong prioritas kepentingan Indonesia dalam berbagai pertemuan.***
