Wamenkeu Suahasil Nazara dalam Acara The 4th Indonesia Human Capital Summit (IHCS) 2023 yang mengusung topik “Advancing Diversity, Equity, and Inclusion, and Respectful Workplace Policy” di Jakarta, Selasa (07/11). (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Visi Indonesia 2045 bercita-cita menjadi negara high-income. Untuk menuju kesana, Indonesia yang saat ini berada pada kategori middle income country harus menggerakkan perekonomiannya dengan inklusif. Salah satu caranya yakni dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Acara The 4th Indonesia Human Capital Summit (IHCS) 2023 yang mengusung topik “Advancing Diversity, Equity, and Inclusion, and Respectful Workplace Policy” di Jakarta, Selasa (07/11).
“Maka itu, ketika kita bicara mengenai Indonesia maju ya kita bicara mengenai orang, mengenai human capital,” ungkap Wamenkeu.
Lebih lanjut Wamenkeu mengatakan, jika selama ini SDM selalu dikaitkan dengan produktivitas, maka itu tidak cukup. Menurutnya produktivitas perlu diiringi juga dengan kreativitas atau inovasi.
Baca Juga: Apresiasi Pengendalian Inflasi, Kemendagri dan Kemenkeu Kembali Beri Insentif Fiskal kepada Daerah
“Tidak bisa kita maju hanya dengan produktivitas saja. Tapi kalau kita mau maju, kita mesti mulai berpikir mengenai kreativitas,” jelas Wamenkeu. Wamenkeu menjelaskan, ada tiga hal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong inovasi dan produktvitas. Ketiga hal ini yakni diversity, equity, dan inclusion.
Keberagaman menstimulasi ide dan inovasi. Seperti pada industrialisasi dengan moderasi pertumbuhan sektor primer seiring perubahan struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier. Kemudian digitalisasi dengan otomasi cara kerja yang menjadikan bisnis proses lebih inovatif dan efisien.
Di sisi lain, Wamenkeu mengatakan ketimpangan menjadi masalah struktural dalam pembangunan Indonesia. Pemerataan antardaerah menjadi tantangan transformasi struktur ekonomi Indonesia. Terkait equity antardaerah, peran Pemerintah mencakup memperbaiki dari sisi infrastruktur yaitu transportasi dan energi terutama listrik, membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan pemerataan akses dan mutu pelayanan publik.
“Equity adalah harusnya setiap komponen masyarakat kita either region atau kelompok masyarakat, bisa memiliki kemampuan mengaktualisasikan, mempekerjakan seluruh sumber daya ekonomi yang dia miliki. Ini kita masih belum equal,” tandas Wamenkeu.
Baca Juga: Ini Paket Kebijakan Pemerintah Guna Hadapi Ketidakpastian Global
Sementara itu, kelompok middle class menjadi krusial untuk mencapai visi Indonesia 2025. Adanya peningkatan human capital dalam kelompok ini menyebabkan aspirasinya juga meningkat, daya beli juga meningkat diiringi tingkat saving yang tinggi dan aspirasi mencapai kehidupan yang lebih baik.
Wamenkeu menambahkan, Pemerintah turut andil dalam mewujudkan SDM unggul untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia. Peran negara hadir melalui APBN dengan alokasi anggaran pendidikan digunakan untuk mengembangkan SDM yang kompetitif, anggaran perlindungan sosial digunakan untuk mencapai kesejahteraan, anggaran infrastruktur untuk mengakselerasi pembangunan, dan juga anggaran kesehatan untuk mendukung reformasi sistem kesehatan di Indonesia.
“Ini pembentuk human capital. Ini adalah alat supaya diversity bisa menjadi equity dan mendorong inclusion,” pungkas Wamenkeu.***
