Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba dalam High Level Dialogue UNCTAD E-Commerce Week 2023 ‘Shaping the Future of Digital Economy’ di Jenewa Swiss. (Foto: Kementerian Kominfo RI)
Jenewa, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kementerian Kominfo RI, Prinsip inklusivitas menjadi kunci agar kemajuan pesat ekonomi digital mampu mengantisipasi permasalahan baru dan mempersempit jurang kesenjangan yang ada. Pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) generatif misalnya, mampu memberikan nilai tambah hingga USD4,4 Triliun. Tentu saja, nilai tambah itu akan terwujud untuk ekonomi global setiap tahun diregulasi dengan baik.
Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang sinergis pada level global guna menyelaraskan laju pertumbuhan teknologi dengan tingkat kesiapan dan kapasitas digital setiap negara.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan Indonesia memberikan perhatian penerapan visi dan strategi ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan dengan tiga elemen utama.
“Ketiga elemen tersebut diantaranya adalah sentralitas pada aspek manusia (human-centricity), komitmen untuk hidup berdampingan (co-exist) dan bersama-sama menciptakan (co-create) fair playing field, dan ruang kesempatan yang adil juga setara bagi semua orang untuk berkembang,” jelasnya dalam High Level Dialogue UNCTAD E-Commerce Week 2023 ‘Shaping the Future of Digital Economy’ di Jenewa Swiss, Kamis (07/12/2023) waktu setempat.
Mengenai elemen pertama, Sekjen Mira menekankan teknologi digital perlu dikembangkan dengan tidak memertimbangkan aspek kemutakhirannya saja, tetapi juga harus menghormati nilai dan keberagaman manusia.
Baca Juga: Pemerintah Sempurnakan Portal Nasional Pelayanan Publik
Sekjen Kementerian Kominfo memberikan beberapa contoh kasus seperti mis- dan disinformasi yang diproduksi oleh AI yang menyebabkan kegaduhan sosio-politik. Kemudian perangkat lunak pengenalan wajah yang bias terhadap kelompok masyarakat tertentu menyebabkan kesalahan penangkapan oleh aparat.
“Ini semua menjadi pengingat bahwa pengembangan teknologi digital harus mengutamakan sentralitas pada aspek manusia,” tandasnya.
Adapun elemen yang kedua berkaitan dengan solusi kolaboratif antara negara maju dan negara berkembang, antara produsen teknologi dengan pengguna teknologi, serta antara perusahaan teknologi global dengan para pemain industri lokal.
Menurut Sekjen Mira Tayyiba, kolaborasi antarpihak tersebut bersifat krusial mengingat di balik kemajuan teknologi yang pesat, terdapat ketidakseimbangan ekonomi yang berpotensi menimbulkan masalah baru bagi negara-negara berkembang.
“Dengan memahami bahwa teknologi digital pada umumnya dikembangkan oleh negara maju dan kecanggihannya terkadang belum cukup menjawab berbagai tantangan unik yang dihadapi oleh negara berkembang, kita membuka pintu untuk solusi kolaboratif untuk menangani ketidakseimbangan dalam ekonomi digital global,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Tiga Fase Transformasi Digital Nasional
Elemen ketiga, berkaitan dengan kesempatan yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berkembang di era digital diperlukan dalam membangun masa depan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Sekjen Kementerian Kominfo menjelaskan berbagai upaya langkah nyata yang perlu ditempuh oleh seluruh negara, seperti penyediaan konektivitas digital yang dapat diakses, terjangkau, dan memadai; fasilitasi pelatihan literasi dan kecakapan digital, hingga pelindungan masyarakat dari penyalahgunaan atau penyalahgunaan teknologi.
“Teknologi digital harus mampu menjadi kapal yang stabil untuk membawa semua pihak menuju masa depan yang lebih baik: mengarungi lautan inovasi dan kemajuan untuk membawa konektivitas, peluang, dan pertumbuhan ke seluruh pelosok dunia,” tuturnya.
Ketiga elemen itu juga disuarakan panelis yang mewakili berbagai pemangku kepentingan sektor digital Indonesia, seperti Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa Duta Besar Febrian A. Ruddyard, Deputi Wakil Tetap RI I Duta Besar Achsanul Habib, serta Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Setjen Kementerian Kominfo Ichwan Makmur Nasution.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebecca Grynspan menyatakan strategi yang sinergis pada level global diperlukan untuk mewujudkan masa depan ekonomi digital dunia yang inklusif serta berkelanjutan.
Baca Juga: Akan Digelar di Surabaya, Menag Harap Perayaan Natal Nasional 2023 Memorable
“Memastikan proses yang inklusif dalam strategi digital global sangatlah penting, dan strategi ini harus mampu bertahan terhadap dinamika yang ada,” ungkapnya.
Selain Sekretaris Jenderal UNCTAD, perwakilan pemimpin dunia dalam sektor digital hadir sebagai panelis antara lain, Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Teknologi, CEO Mozilla Corporation dan Chairwoman Mozilla Foundation, CEO Jumia, Direktur Africa Law Tech, dan Senior Vice President Omidyar Network.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menggelar dialog yang dihadiri berbagai delegasi negara, organisasi internasional, maupun komunitas digital dari berbagai belahan dunia. Sesi ini merupakan bagian dari rangkaian acara UNCTAD e-Commerce Week 2023 yang berlangsung pada 4 s.d. 8 Desember 2023.***
