Jakarta, serayunusantara.com – Munculnya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan langkah antisipasi guna menjaga daya beli masyarakat. Salah satu strategi yang disiapkan adalah penebalan bantuan sosial (bansos), terutama bagi kelompok miskin dan rentan miskin.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih menunggu keputusan resmi terkait kebijakan penyesuaian harga BBM. Meski demikian, Kemensos telah menyiapkan berbagai skema perlindungan sosial sebagai langkah responsif.
Baca Juga: Bansos April 2026 Cair Lebih Cepat, Kemensos Percepat Pembaruan Data Penerima
“Ya kita tunggu saja dulu. Nanti akan dirapatkan secara khusus, dan Kementerian Sosial tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil Presiden melalui kementerian yang ditunjuk,” ujarnya saat ditemui di Jakarta.
Sebagai langkah antisipatif, Kemensos menyiapkan dua skenario utama. Pertama, peningkatan nilai bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar. Kedua, perluasan jumlah penerima bansos dengan menambah cakupan dari data yang ada.
Dalam pengalaman sebelumnya, jumlah penerima bahkan dapat meningkat signifikan dari sekitar 18 juta KPM menjadi hingga 35 juta KPM, tergantung hasil keputusan pemerintah.
Baca Juga: Lima Bansos Cair April 2026, Mensos Gus Ipul Percepat Pemutakhiran Data
Langkah ini dinilai krusial mengingat kenaikan harga BBM biasanya berdampak pada lonjakan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Dalam situasi tersebut, bantuan sosial berperan sebagai penopang utama agar konsumsi masyarakat tetap terjaga.
“Pertimbangannya adalah menjaga daya beli masyarakat dalam kerangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tugas kami adalah menyiapkan skema penyaluran dan pemutakhiran data penerima manfaat,” jelas Saifullah Yusuf.
Sejumlah program bansos yang sudah berjalan akan tetap menjadi tulang punggung kebijakan ini. Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, pada tahun 2026 menargetkan sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp28,7 triliun.
Hingga tahap awal, sekitar 8,9 juta keluarga telah menerima bantuan dengan nilai penyaluran lebih dari Rp6 triliun.
Baca Juga: Bansos untuk Warga Rentan Terus Disalurkan, Pemkab Tuban Pastikan Tepat Sasaran
Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako juga terus dilanjutkan dengan anggaran Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta keluarga. Setiap penerima mendapatkan bantuan Rp200.000 per bulan yang disalurkan secara berkala setiap tiga bulan melalui sistem saldo elektronik yang dapat digunakan di e-Warong atau agen bank mitra.
Pemerintah juga terus memperbarui data penerima melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan tepat sasaran. Pembaruan ini memungkinkan penambahan sekitar 1 juta penerima baru, meski sebagian masih dalam proses verifikasi administrasi.
Di tengah ketidakpastian kebijakan harga BBM, pemerintah menegaskan pentingnya kesiapan sistem perlindungan sosial sebagai bantalan ekonomi. Masyarakat juga diimbau untuk aktif memeriksa status penerimaan bansos agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Langkah penebalan bansos ini diharapkan mampu meredam dampak ekonomi jika terjadi kenaikan BBM, sekaligus menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional. (San)
