Jombang, serayunusantara.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memulai Kick Off Piloting Program “Miskin Ekstrem Pasti Kerja” di Kabupaten Jombang. Kegiatan berlangsung di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Senin (29/12) pagi.
Program ini merupakan langkah konkret percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Jombang ditetapkan sebagai daerah rintisan pertama secara nasional karena dinilai memiliki komitmen kuat serta ekosistem pendukung yang siap.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., saat membacakan sambutan Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa fokus pemerintah kini mengarah pada pemberdayaan yang mandiri dan berkelanjutan.
Melalui program ini, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga pelatihan intensif yang langsung diikuti penempatan kerja. Peserta dilibatkan sebagai tenaga kerja di unit-unit SPPG agar memiliki penghasilan tetap.
Kemenko PM memproyeksikan program tersebut mampu menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja secara nasional pada 2025–2026. Di Jombang, sebanyak 300 orang telah dilatih dan diperkirakan memperoleh pendapatan sekitar Rp2 juta per bulan.
Menurut Prof. Nunung, Jombang menjadi bukti bahwa kemiskinan ekstrem bisa dihentikan melalui kepastian kerja. Dengan pendapatan stabil, ketahanan ekonomi keluarga dan daya beli masyarakat dapat meningkat.
Baca Juga: Keluarga Transmigran Asal Jombang Dikirim ke Halmahera, Apa Fasilitas yang Didapatkan
Kemenko PM juga mengapresiasi ekosistem lokal Jombang yang melibatkan petani dan pedagang sekitar sebagai pemasok bahan baku SPPG. Skema ini dinilai mampu menggerakkan usaha mikro dan ekonomi kerakyatan secara luas.
Dalam arahannya, Kemenko PM menekankan empat hal kepada pemerintah daerah, yakni penguatan pendidikan karakter di sekolah dan madrasah, dukungan keterampilan dan sertifikasi usia produktif, penyerapan keluarga miskin di SPPG, serta pemutakhiran data sosial ekonomi.
“Jombang menunjukkan sinergi yang kuat. Model ini akan direplikasi ke daerah lain,” ujar Prof. Nunung menutup sambutannya.
Wakil Bupati Jombang Salmanudin, mewakili Bupati Warsubi, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menilai program ini membuka jalan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Di Jombang, program menyasar 300 penerima manfaat yang ditempatkan di tujuh SPPG di Kecamatan Bareng, Diwek, Ngoro, dan Jombang. Pemerintah daerah berkomitmen mengawal target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026.
Kegiatan ditandai dengan penyerahan sertifikat pelatihan dan serapan tenaga kerja secara simbolis. SPPG Jombang Ngoro Badang menyerap 60 tenaga kerja, sementara SPPG Bareng Banjaragung menyerap 50 tenaga kerja dari keluarga miskin ekstrem.
Baca Juga: Bawa Kabur Motor Majikan, Pria Asal Jombang Diringkus Polsek Sukun
Acara yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Jombangkab tersebut ditutup dengan peninjauan dapur SPPG. Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 8 Januari 2026. (Ke/ha)
