Jatim, serayunusantara.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI mengadakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bersama pemerintah kabupaten/kota, OPD Pemprov Jawa Timur, organisasi masyarakat, dan media se-Jatim di Hotel Novotel Samator Surabaya, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan yang bekerja sama dengan Bakesbangpol Jatim ini mengangkat tema “Meneguhkan Pancasila, Mempersatukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Penyelenggaraan Negara guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”
Acara dibuka oleh Deputi Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, didampingi Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Imam Hidayat. Prosesi pemukulan gong lima kali menjadi simbol penguatan lima sila Pancasila.
Dalam sambutannya, Mayjen Purwito menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila kini menghadapi tantangan serius, seperti radikalisme, intoleransi, krisis moral, hingga derasnya arus informasi digital.
Ia menekankan pentingnya aparatur sipil negara memberi teladan dalam mengamalkan Pancasila serta memperkuat kolaborasi antar lembaga dan daerah.
“Dengan sinergi yang kuat, Pancasila akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadaban,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Ponorogo Apresiasi 38 Atlet Peraih Medali Porprov Jatim 2025
Sementara itu, Imam Hidayat menyebut Jawa Timur sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman yang harus dijaga melalui persatuan, toleransi, dan gotong royong.
Forum ini juga menghadirkan empat narasumber utama. Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Muhammad Isra Ramli, menyoroti bahaya arus disinformasi digital. Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP, Toto Purbiyanto, menekankan pentingnya setiap kebijakan pemerintah memiliki “rasa Pancasila”.
Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Suprianto, menegaskan bahwa stabilitas di Jawa Timur sangat menentukan stabilitas nasional. Sedangkan akademisi Unair, Dr. Suko Widodo, menyoroti krisis etika dalam tata kelola negara dan menawarkan strategi implementasi Etika Pancasila melalui pendidikan karakter, reformasi birokrasi, hingga kolaborasi pentahelix.
Kegiatan ini dihadiri pejabat kementerian/lembaga, Forkopimda Jatim, akademisi, dan organisasi masyarakat. Seluruh peserta menyatakan komitmennya memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga persatuan bangsa berlandaskan Pancasila. (Serayu)
