Plt. Staf Ahli Menteri PPPA Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis, Titi Eko Rahayu pada Seminar Nasional Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dan Pengukuhan Perempuan Pelopor Pembangunan Desa. (Foto: KemenPPPA RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenPPPA RI, Dalam rangka memastikan keberlangsungan upaya peningkatan kepemimpinan perempuan tingkat Desa, Kabupaten, dan Provinsi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Seminar Nasional Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dan Pengukuhan Perempuan Pelopor Pembangunan Desa, dengan tema “Menakar Kepemimpinan Perempuan dari Akar Rumput” yang dilakukan secara hybrid.
Plt. Staf Ahli Menteri PPPA Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis, Titi Eko Rahayu mengungkapkan Pengukuhan Perempuan Pelopor Pembangunan Desa tahun ini merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan program prioritas nasional kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan tahun 2023. Sebagai komponen bangsa yang sangat besar baik jumlah dan potensinya dalam pembangunan bangsa dan negara, Titi Eko mengatakan kaum perempuan Indonesia harus diberikan ruang dan kesempatan berperan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan.
“Penguatan kepemimpinan perempuan di desa merupakan bagian dari pengembangan wawasan bagi perempuan Indonesia. Hal ini penting karena bagaimanapun perempuan memiliki hak dan kewajiban dalam berpolitik dan pengambilan keputusan, serta mempunyai peran strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam memelihara keutuhan dan ketahanan bangsa Indonesia. Kepemimpinan perempuan dapat diperankan melalui lembaga-lembaga formal di luar struktur pemerintahan maupun di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif di semua tingkatan,” ujar Titi Eko Rahayu.
Titi Eko mengatakan terselanggaranya Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan merupakan kerjasama Kemen PPPA dengan beberapa Lembaga Masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pembekalan kepada para perempuan perdesaan agar mampu meningkatkan perannya dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga musyawarah desa, meningkatkan jumlah perempuan yang memiliki minat dalam pencalonan kepala desa, minat bergabung dalam partai politik serta meningkatkan komitmen para penentu kebijakan di perdesaan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak di wilayah perdesaan guna mempercepat terwujudnya kesetaraan yang berkeadilan gender.
Baca Juga: Roadshow PHI Ke-95 Tahun 2023, Menteri PPPA Ajak Perempuan Merayakan Diri dan Saling Menginspirasi
“Upaya penguatan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa yang inklusif dapat dilakukan dengan menempatkan perempuan dalam ruang-ruang kebijakan/pengambilan keputusan di desa; terlibat dalam penyusunan program; serta mempunyai akses mengontrol kebijakan, program, dan anggaran yang berperspektif gender. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengajak seluruh pihak terutama perempuan untuk bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia,” ujar Titi Eko.
Plt Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum KemenPPPA, Endah Sri Rejeki mengatakan tujuan kegiatan hari ini adalah untuk menguatkan komitmen Perempuan perdesaan potensial yang telah dibimtek, untuk memiliki kesadaran kritis dan mendorong perubahan desa dalam penanganan isu-isu gender dan pemberdayaan Perempuan, serta meningkatkan pengetahuan peserta seminar secara umum tentang kepemimpinan perempuan perdesaan.
“Kemen PPPA pada tahun 2020-2024 telah bekerjasama dengan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), KAPAL Perempuan, KPI, dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) dalam meningkatkan representasi politik perempuan mulai dari lingkup perdesaan, sebagai wujud perhatian pemerintah dalam meningkatkan aktualisasi perempuan sejak dari akar rumput (grassroot),” ujar Endah.
Endah menjelaskan tahapan Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan diawali dengan tahapan persiapan dan koordinasi; workshop provinsi, kabupaten, desa terkait; pengembangan modul; workshop bagi para narasumber/fasilitator, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi, dan terakhir dilakukan pendampingan keterlibatan perempuan dalam kegiatan desa seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di 7 (tujuh) provinsi yang menjadi target tahun 2023 yaitu Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, DIY, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua Barat (Manokwari).
Baca Juga: Kemen PPPA Ajak Seluruh Pihak Wujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak
“Pelaksanaan kegiatan hari ini untuk memperkuat komitmen pelopor perempuan pembangunan desa menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender, yang mampu menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa, misalnya Musrenbang Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll. Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan peserta seminar tentang peran kepemimpinan Perempuan perdesaan dalam mendukung terwujudunya DRPPA, dan daerah yang ramah Perempuan dan peduli anak,” jelas Endah.
Terkait kepemimpinan perempuan di akar rumput, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Diah Pitaloka mengatakan hingga saat ini perempuan masih mengalami berbagai tantangan dalam menempatkan dirinya di kursi kepemimpinan baik di parlemen maupun di perdesaan. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak harus dilakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan baik di sektor swasta dan publik, parlemen, dan perdesaan guna mewujudkan keberagaman, inklusivitas, kekuatan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kita ketahui bersama, perjuangan perempuan untuk menempatkan diri dalam kursi kepemimpinan sangatlah sulit, terlebih dengan stigma terhadap perempuan. Padahal perempuan jika diberikan akses dalam partiasipasi akan memberikan potensi besar bagi pembangunan. Memberikan kursi untuk perempuan sangatlah penting karena kita butuh ruang-ruang khas dikuasai oleh perempuan agar dapat menghasilkan kebijakan yang berperspektif perempuan,” ujar Diah.
Dalam acara Seminar Nasional Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dengan tema “Menakar Kepemimpinan Perempuan dari Akar Rumput” diselenggarakan dua sesi diskusi bersama narasumber dari bidang terkait. Adapun sesi pertama terkait bagaimana sinergi dan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan keterlibatan dan kepemimpinan perempuan di perdesaan yang diisi oleh perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Lembaga Swada Masyarakat, dan perwakilan peserta bimtek. Sedangkan untuk sesi kedua membahas terkait bagaimana kepemimpinan perempuan perdesaan khususnya dibidang keterwakilan politik perempuan dalam dan sinergi mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).***
