Kunker Komisi V DPR RI ke Kabupaten Mampawah, Provinsi Kalbar, Kamis (20/6/2024). (Foto: Kementerian PUPR RI)
Mempawah, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kementerian PUPR RI, Untuk mendukung Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya akan memprogramkan kebutuhan air minum di tahun 2025 melalui Intalansi Perpipaan Air Minum (IPA).
“Potensi intake untuk kebutuhan air minum bagi Pelabuhan Internasional Kijing dan sekitarnya akan dipenuhi sebesar 100 liter/detik, jadi ini akan kami programkan untuk tahun 2025 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp89,63 miliar,” kata Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Johannes Wahju Kusumosusanto dalam paparannya saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI ke Kabupaten Mampawah, Provinsi Kalbar, Kamis (20/6/2024).
Selain itu Johannes menambahkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan IPA baja serta bangunan pendukung jembatan sebesar Rp57,25 miliar dan pembangunan jaringan perpipaan sebesar Rp32,38 miliar.
Lebih lanjut dikatakan Johannes di Kabupaten Mempawah sendiri terdapat potensi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (TPLT) untuk melayani aktivitas di Pelabuhan Internasional Kijing, pembangunan Waterfront Sungai Duri Mempawah, hingga Revitalsasi Istana Amantubillah Kesultanan Mempawah.
Untuk kondisi eksisting SPAM di Kabupaten Mempawah terdapat 7 IPA yaitu IPA 1 hingga 4 Mempawah, IPA Rasau, IPA Segedong, dan IPA Siantan. Sementara pengelolaan air minum dikelola Perumdam Tirta Galaherang dengan cakupan pelayanan SPAM Perumdam sebesar 8,2%.
Tidak hanya itu, Johannes juga menyampaikan Kabupaten Mempawah sendiri mempunyai Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Sungai Bakau Besar Laut. TPA ini telah beroperasi sejak tahun 1995 dan belum memiliki IPAL/IPLT, “ini juga termasuk yang akan kami programkan di tahun 2025 mendatang,” ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya infrastruktur pendukung, seperti pengadaan air bersih dan peningkatan akses jalan. Sebab menurutnya, infrastruktur pendukung tersebut dibutuhkan guna mendongkrak aktivitas ekonomi di Pelabuhan Internasional Kijing.
Hadir pada kesempatan tersebut, DIrektur Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Birendrajana, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Apri Artoto, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Johannes Wahju Kusumosusanto, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat Handiyana, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Pramono, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Ditjen Cipta Karya Mohd. Yoza Habibie, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat Martalia Isneini.***
