Jatim, serayunusantara.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia memberikan penghargaan atas capaian sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional KLHK, Dida Migfar Ridha, saat menghadiri kegiatan “Sinergi Rimbawan” yang digelar oleh Dinas Kehutanan Jawa Timur di Wisata Bukit Kayoe Putih, Jetis, Mojokerto, Selasa (22/7/2025).
Dida menekankan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bukti konkret bahwa program kehutanan sosial di Jatim telah berjalan efektif dan membawa dampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan.
“Ini bukan sekadar simbolis. Kehutanan sosial di Jatim benar-benar hidup dan memberi manfaat besar,” ungkapnya.
Ia juga menyebut Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar dalam implementasi perhutanan sosial di Indonesia. Dari total 8,3 juta hektare area program nasional, sekitar 197.785 hektare berada di Jatim. Capaian ini melibatkan 435 Surat Keputusan (SK) dan memberi manfaat bagi lebih dari 146 ribu kepala keluarga.
“Transaksi ekonomi kelompok tani hutan (KTH) di Jawa Timur bahkan menyumbang sekitar 45 persen dari total nilai nasional. Ini pencapaian luar biasa,” ujarnya.
Baca Juga: PMI Pusat Resmikan Fasilitas MCK Komunal di Pamekasan
Selain itu, tercatat sebanyak 256.296 kepala keluarga turut serta dalam skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat. KLHK juga mencatat peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembinaan KTH, penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), peran aktif Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), serta pelibatan komunitas lokal dalam pelestarian spesies dan habitat.
Jawa Timur juga dinilai siap menjawab tantangan global, khususnya dalam perdagangan hasil hutan yang mulai 1 Januari 2026 akan mensyaratkan prinsip berkelanjutan, kesetaraan gender, dan penghormatan HAM.
“Jatim sudah siap dari hulu ke hilir—baik sistem legalitas maupun kestabilan rantai pasoknya. Ini modal kuat untuk bersaing di pasar global,” kata Dida. Ia menekankan bahwa penguatan kelembagaan, transparansi pasar, dan kesinambungan produksi dari hutan rakyat menjadi kunci utama.
Deretan Prestasi Pemprov Jatim
Dalam kesempatan itu, KLHK juga mengapresiasi berbagai prestasi Pemprov Jatim, termasuk:
- Pembina Mangrove Terbaik 2024
- Pembina Perdagangan Produk Perhutanan Sosial
- Pembina Penyuluhan Kehutanan
- Penerima Anugerah Konservasi Alam 2024
- Pemenang lomba nasional KTH, penyuluh, dan kader konservasi
Baca Juga: Wabup Malang Sambut Kunjungan Komisi IV DPR RI dan Bahas Program UPLAND di Pujon Kidul
“Pemprov Jatim telah membuktikan bahwa sektor kehutanan bisa memberi dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang luas,” tambahnya.
Kegiatan Sinergi Rimbawan turut menjadi ajang sinergi berbagai pihak—baik dari lembaga pusat, daerah, akademisi, hingga pelaku usaha kehutanan rakyat. Sejumlah kegiatan dilaksanakan, seperti penanaman pohon, pelepasan ekspor produk hutan rakyat, penyerahan bantuan alat usaha, serta pameran UMKM kehutanan sosial.
Dida juga mengapresiasi inovasi Jawa Timur dalam peluncuran An-Nahl Science Techno Park dan sistem digital SIPUHH-R (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat), yang dinilainya sebagai lompatan menuju pengelolaan kehutanan yang modern, transparan, dan berorientasi ekspor.
“SIPUHH-R sangat relevan dengan tuntutan pasar global yang menuntut legalitas, keterlacakan, dan standar ramah lingkungan. Jatim berada di jalur yang tepat,” ujarnya.
Jatim Disiapkan Jadi Pusat Kehutanan Kawasan Timur
Lebih lanjut, Dida menyebutkan bahwa posisi strategis Jatim akan semakin vital dengan hadirnya infrastruktur besar seperti pelabuhan internasional dan kawasan industri hijau. Hal ini membuka peluang Jatim untuk menjadi pusat perdagangan kehutanan dan lingkungan kawasan timur Indonesia.
Baca Juga: Banyuwangi Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos Nasional
“Dengan letak geografis dan kualitas SDM yang dimiliki, Jawa Timur bisa menjadi hub kehutanan dan lingkungan kawasan timur,” katanya.
Menutup sambutannya, Dida mengingatkan bahwa tantangan sektor kehutanan akan semakin kompleks, mulai dari tuntutan legalitas hingga capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk itu, provinsi seperti Jawa Timur harus terus memperkuat tata kelola, kesiapan regulasi, dan transformasi digitalnya.
KLHK pun menyatakan bahwa Jawa Timur saat ini telah menjadi contoh nasional dalam kesiapan menghadapi tantangan tersebut, baik dari segi sistem, data, maupun keterlibatan masyarakat. (Serayu)
