Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: KKP RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman KKP RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan beberapa stakeholder untuk wujudkan Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), POLRI, serta PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
“KKP tidak bisa bekerja sendiri dengan luasan Indonesia yang begitu besar, ada 17.504 pulau yang tidak bisa dijangkau secara manual. Kita juga sudah memiliki teknologi satelit, tapi tidak bisa menjangkau yang lebih detail lagi karena sedang dalam tahap pembangunan yang lebih baik lagi. Tapi kita memiliki suatu kekuatan yang bisa mendukung dalam keterbatasan-keterbatasan itu, yaitu bersinergi dan kolaborasi dengan Lembaga-lembaga terkait seperti Bakamla, Kepolisian RI, BKKBN, lalu pendukung utama kita di sektor keuangan yaitu Bank Mandiri,” ucap Menteri Trenggono dalam sambutannya.
Menteri Trenggono juga menambahkan bahwa KKP telah mengimplementasikan lima arah kebijakan Ekonomi Biru, yaitu memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan yaitu bulan cinta laut. Dimana dalam implementasinya KKP perlu dukungan dari para stakeholder.
Kerja sama KKP dengan para mitra ini meliputi kerja sama baru dan juga kerja sama untuk melanjutkan kolaborasi yang sudah berjalan sebelumnya. Dengan Bakamla, KKP berkolaborasi terutama dalam pengamanan dan pengawasan sumber daya keluatan dan perikanan.
Baca Juga: KKP Siap Sukseskan Program Makanan Bergizi
“KKP dan Bakamla telah menggelar patroli dan operasi bersama dalam rangka pengawasan dan pencegahan IUU Fishing serta penguatan pengawasan di laut dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota,” jelas Menteri Trenggono.
Sedangkan KKP dan BKKBN bekerja sama mendorong konsumsi ikan keluarga di wilayah pesisir untuk mencegah stunting dan pelaksanaan program pengarusutamaan gender.
Lebih lanjut KKP dan Bank Mandiri juga akan berkolaborasi untuk pemanfaatan produk dan pelayanan jasa perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat kelautan dan perikanan serta program CSR dalam mendukung program Kampung Nelayan dan Kampung Budi Daya. Dan kerja sama KKP dengan POLRI meliputi bantuan pengamanan dan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Trenggono pun berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergi kemitraan ini bisa mendorong potensi besar di sektor kelautan dan perikanan dapat menguasai pasar global di masa depan.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bakamla, BKKBN, Kepolisian RI, dan Bank Mandiri. Memang membawa sesuatu itu tidak bisa instan, tapi ketika kita sudah bisa melihat itu bisa menjadi potensi besar, itulah masa depannya,” tutup Menteri Trenggono.***
