Jatim, serayunusantara.com – Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang kini dijalankan di berbagai wilayah provinsi.
Anggota Komisi E, Rasiyo, menyebut kepala sekolah wajib aktif berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, agar program dapat berjalan optimal.
“Fasilitas dan kurikulum harus dipastikan terpenuhi lewat sinergi antar lembaga. Ini jadi tanggung jawab bersama,” ujar Rasiyo di Surabaya, Senin (28/7/2025).
Ia menekankan, sebagai sekolah berasrama yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga kurang mampu, layanan dan fasilitas yang memadai menjadi kunci kenyamanan dan keberlangsungan belajar.
Jika layanan terpenuhi dengan baik, kata Rasiyo, siswa akan merasa betah dan proses pendidikan berjalan lancar.
Baca Juga: Ulang Tahun ke-2, KRM Surabaya Targetkan Jadi Pusat Pengetahuan Mangrove Dunia
Program Sekolah Rakyat saat ini sudah hadir di 15 titik di Jawa Timur, termasuk di Sampang, Lumajang, Bondowoso, Trenggalek, dan Situbondo. Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin, rawan putus sekolah, dan belum terjangkau pendidikan formal.
Rasiyo menambahkan, sebagai bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah pusat, seluruh elemen harus mendukung penuh program ini.
“Kita harus jaga bersama karena ini program strategis dari pusat,” ujarnya.
Komisi E juga berencana melakukan pemantauan langsung ke lapangan pasca pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang baru saja rampung.
Diketahui, sejak dimulainya tahap 1A pada 14 Juli 2025, sebanyak 12 Sekolah Rakyat telah aktif dengan 1.183 siswa, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan. Program akan berlanjut ke tahap 1B yang ditargetkan rampung akhir Agustus, dengan penambahan 7 sekolah baru.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Integrasikan Trans Jatim dengan Angkutan Kota dan SRRL
Totalnya, ada 19 Sekolah Rakyat yang akan menampung 1.225 siswa, tersebar di berbagai daerah seperti Malang, Batu, Lamongan, Surabaya, Jember, dan Gresik. Program ini memanfaatkan infrastruktur milik Pemprov dan melibatkan sekitar 500 pendidik, sebagian besar dari kalangan ASN dan PPPK. (Serayu)
