Blitar, serayunusantara.com — Jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono menyoroti adanya kesalahan mendasar dalam cara pandang negara terhadap pengelolaan sumber daya laut dan energi.
Hal ini disampaikannya secara lugas dalam diskusi buku “Reset Indonesia” yang digelar di Pecel Tegal Sengon, Ponggok, Blitar, pada Selasa (23/12/2025).
Menurutnya, kebijakan yang diambil saat ini sering kali mengabaikan eksistensi nelayan tradisional demi ambisi industrialisasi.
Dandhy memaparkan bahwa pemerintah cenderung melihat laut hanya sebagai komoditas ekstraktif dan ruang untuk proyek energi skala besar, tanpa mempertimbangkan kedaulatan masyarakat pesisir.
Ia menilai, narasi pembangunan yang ada saat ini justru menempatkan nelayan sebagai penghambat kemajuan, padahal mereka adalah garda terdepan dalam menjaga ekosistem laut.
“Ada cara pandang yang keliru ketika negara lebih memprioritaskan izin tambang atau proyek energi di pesisir daripada melindungi ruang tangkap nelayan. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal perampasan ruang hidup,” tegas sosok di balik film-film dokumenter isu sosial ini.
Baca Juga: Dandhy Dwi Laksono Hadir di Ponggok Blitar, Bedah Buku “Reset Indonesia”
Terkait isu energi, Dandhy menekankan bahwa transisi energi yang digembar-gemborkan seharusnya tidak bersifat top-down atau hanya menguntungkan korporasi.
Ia mendorong adanya model energi berbasis kerakyatan yang dikelola secara mandiri oleh komunitas lokal tanpa merusak lingkungan sekitar.
“Reset” yang dimaksud dalam diskusinya adalah mengubah paradigma pembangunan agar kembali memihak kepada manusia dan keberlanjutan alam, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan yang semu.
Melalui diskusi ini, Dandhy mengajak masyarakat Blitar untuk lebih kritis dalam mengawal kebijakan publik, terutama yang berdampak langsung pada kelestarian pesisir selatan dan kemandirian energi daerah. (Fis/Serayu)
