Kabid SDM DKPP Kabupaten Blitar Himawan Prabowo. (Foto: Reyda Hafis/Serayu Nusantara)
Blitar, serayunusantara.com – Program percepatan tanam terus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar. Stakeholder terkait menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk memaksimalkan program nasional ini.
Program percepatan tanam yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI tidak terlepas kondisi pangan tanah air maupun global. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi kerawanan pangan. Apalagi sudah ada negara-negara yang mengalami krisis pangan.
Salah satu pihak yang perlu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya adalah mantri tani. Sebagai koordinator dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang menyebar di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, para PPL ini harus menjalankan tugasnya dengan baik.
Kabid Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar, Himawan Prabowo mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan mantri tani di setiap kecamatan. Sebab, mereka yang memiliki pendataan kondisi pertanian di wilayahnya.
Himawan menyebut, berhubung program percepatan tanam berkaitan dengan tanaman padi, maka para mantri tani harus memiliki data berkaitan dengan padi. Misalnya data terkait luas panen padi maupun potensi padi di wilayah kecamatan tersebut pada Bulan April 2024.
“Penyuluh harus mendata kembali potensi panen padi yang ada di Kabupaten Blitar,” kata Himawan, saat ditemui di Kantor DKPP Kabupaten Blitar, Jalan Ahmad Yani, Kota Blitar, Selasa, 23 April 2024.
Baca Juga: Bantu Irigasi Pertanian, Jumlah RJIT di Kabupaten Blitar Tiga Tahun Terakhir Selalu Meningkat
Tugas lain yang harus dijalankan oleh mantri tani adalah mendata kelompok tani (poktan) yang memiliki hamparan sawah. Sebab, kondisi persawahan di Kabupaten Blitar beragam, ada yang membutuhkan bantuan pengairan, ada pula yang sudah tercukupi.
“Maka perlu didata kelompok tani, kira-kira ada atau tidak hamparan sawah yang memerlukan pengairan untuk diusulkan pompanisasi,” ungkapnya.
Himawan tidak menampik apabila ada beberapa daerah yang bukan wilayah spesialis tanaman padi, karena tidak disokong oleh pengairan yang mumpuni, sehingga diperlukan bantuan pompa air untuk mengatasi.
“Jadi program pompanisasi menjadi solusi apabila untuk program percepatan tanam. Sehingga tanaman padi bisa ditanam lebih sering, dengan demikian masalah kerawanan pangan di tanah air bisa teratasi,” ujarnya. (adv)
