Melalui Forum Data dan Bimtek, Pemkab Blitar Komitmen dalam Mantapkan Satu Data Indonesia

Forum Data di Hotel Grand Mansion II, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Rabu (29/11/2023). (Foto: Pemkab Blitar)

Blitar, serayunusantara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia dengan menyelenggarakan Forum Data di Hotel Grand Mansion II, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Rabu (29/11/2023).

Bupati Blitar Rini Syarifah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja secara kompak guna memastikan kevalidan data yang disajikan.

Menurutnya, Forum Satu Data memiliki peran kunci sebagai wadah koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pengarah, pembina data, walidata, dan produsen data.

Tujuan utama forum ini, kata dia, untuk mendorong penggunaan kode referensi dan data induk yang ditetapkan oleh pengarah, sekaligus sebagai sarana untuk menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan dan menetapkan data prioritas berdasarkan RPJMD dan SDGs.

“Keterlibatan daerah dalam menyediakan data yang valid, berkualitas, dan berkelanjutan adalah langkah menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas,” ungkap Izul.

Izul juga menekankan pentingnya produsen data menyediakan data berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran.

Baca Juga: Hebat! Bupati Rini Petik Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Dia menambahkan, data harus selalu diperbarui setiap hari untuk mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dan merumuskan rencana kegiatan masa depan.

Sementara itu, dalam penjelasannya Kabid Statistik Diskominfo Kabupaten Blitar Ulfatul Umami menyebut, kegiatan Forum Data sudah dilakukan dua kali tahun 2023. Kegiatan itu melibatkan seluruh operator data dari 41 OPD dan Bagian di Lingkup Kabupaten Blitar sesuai dengan surat penugasan.

Ulfa menyoroti bahwa ketersediaan Satu Data yang berkualitas memiliki peran utama dalam perumusan kebijakan pembangunan serta sebagai alat kontrol dan monitoring terhadap implementasi perencanaan pembangunan.

“Satu Data ini menjadikan data sebagai sumber yang dapat diakses dengan batasan tertentu,” ungkapnya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *