Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan KEM-PPKF RAPBN tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17 hari ini, Senin (20/05), di Jakarta. (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17 hari ini, Senin (20/05), di Jakarta. Dalam sambutannya, Menkeu menyebut bahwa KEM-PPKF 2025 disusun sebagai panduan dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus sebagai fondasi yang kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
“Kemampuan untuk terus konsisten mengatasi masalah struktural dan sekaligus menangani gejolak cyclical akan memperkuat fondasi dan sekaligus menentukan kemajuan suatu negara. RPJPN, RPJMN, RKP, dan KEM-PPKF menjadi tatanan yang membentuk tradisi politik dan pemerintahan yang terus berkesinambungan namun tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan dan upaya perbaikan untuk mencapai kesempurnaan,” jelas Menkeu.
Dinamika global dan nasional telah menciptakan berbagai tantangan yang rumit dan tidak mudah. Dalam sepuluh tahun terakhir, Menkeu mengungkapkan bahwa Indonesia telah melewati berbagai guncangan, termasuk diantaranya eskalasi tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas, pandemi covid-19, hingga perubahan iklim yang menyebabkan ancaman kemanusiaan serta dampak ekonomi dan keuangan yang sangat besar. Namun, Indonesia tetap mampu merespons dengan baik melalui kerja sama yang kuat antara Pemerintah, DPR, dan masyarakat, sehingga berhasil menjaga stabilitas perekonomiannya.
“Berkat sinergi, kolaborasi dan dukungan yang kuat dari DPR, berbagai langkah darurat penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi nasional dapat diimplementasikan secara cepat dan efektif,” terang Menkeu.
Dengan begitu, Menkeu menilai bahwa ketahanan perekonomian Indonesia masih tetap terjaga meski berada ditengah berbagai guncangan dihadapi. Namun menurutnya, keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang responsif dan kredibel, terutama selama pandemi sehingga berhasil menahan kontraksi ekonomi Indonesia yang hanya sebesar -2,1 persen, hal ini jauh lebih baik dari level kontraksi negara tetangga, seperti: Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Baca Juga: Resmikan Gedung Baru PIP, Menkeu: Bentuk Komitmen Kementerian Keuangan Dukung UMKM
“Pengelolaan kebijakan fiskal yang efektif, pruden, dan kredibel telah membuat Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia dengan kondisi fiskal mengalami perbaikan secara signifikan pasca pandemi,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Menkeu juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur, kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat yang terus menunjukkan kemajuan yang signifikan.
“Penguatan tiga aspek ini merupakan langkah strategis membangun fondasi perekonomian yang kuat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ke depan,” tutur Menkeu.
Sementara, melalui optimisme, kerja keras dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan, Menkeu berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas yang pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 5,1 persen – 5,5 persen, ditopang oleh terkendalinya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.
“Laju pertumbuhan ini diharapkan akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan,” tutupnya.***
