Menko Bidang Polkam bersama Presiden RI dan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. (Foto: Kementerian Komdigi RI)
Bogor, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kementerian Komdigi RI, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mendorong kepala daerah menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.
“Kemudian, tingkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkopimda,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (07/11/2024).
Menko Budi Gunawan meminta kepala daerah berhati-hati dalam membuat dan memutuskan kebijakan yang berpotensi menimbulkan gejolak.
“Misalnya penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak pada kebijakan yang populis, UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru,” tuturnya.
Menko Polkam juga mendorong kepala daerah menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan tidak diskriminatif. Selain itu, melaporkan data yang benar sehingga kebijakan yang diambil tepag sasaran dan berdampak positif.
Baca Juga: Bersama Perangi Judi Online, Menkomdigi: Presiden Tegaskan Tak Ada “Kongkalikong” dan “Backing”
“Tolong kepala daerah agar lebih cermat, transparan, akuntabel dan efisien dalam menggunakan angggarannya,” ungkapnya.
Menko Budi Gunawan menjelaskan pembentukan tujuh desk untuk mempercepat program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,” tegasnya.
Desk yang dibentuk Menko Polkam meliputi Desk Pilkada dengan leading sector Kementerian Dalam Negeri, Desk Pencegahan dan Penyelundupan dengan leading sector Kemenko Polkam, Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dengam leading sector Kapolri, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tipikor dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sector Kementerian Komunikasi dan Digital serta BSSN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Rakornas. Menurutnya, ini merupakan momen bermanfaat dan strategis.
Baca Juga: Optimalkan Penanganan Judi Online, Menkomdigi Akan Bentuk Tim Kerja
“Ini juga sesuatu yang jarang kita lakukan dimana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yg menentukan arah ada di sini. Terima kasih kehadiran saudara-saudara,” ungkapnya.
Rakor ini dihadiri oleh seluruh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Merah Putih, Gubernur, Walikota, Bupati, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statisik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan pengeloa Pelayanan Terpadu Satu Pintu.***
