Sentul, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemlu RI, “Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam misi PBB sejak 1957 — sebuah komitmen yang saya yakini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan Konstitusi kita dan visi strategis pemerintah”, tegas Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat membuka pertemuan United Nations Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul (4/2).
“Sebagai Menlu, menjadi suatu kebanggaan bagi saya bahwa saat ini Indonesia menduduki posisi ke-5 sebagai negara pengirim pasukan terbesar untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB dengan 2.753 pasukan yang tersebar di 8 (delapan) misi”, ujar Menlu Sugiono.
“Kepada seluruh putra dan putri bangsa yang menjawab panggilan untuk bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, kalian adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam aktif menjaga perdamaian, ketertiban, dan stabilitas internasional, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi kita,” ujar Menlu Sugiono.
Dalam sambutan pembukaannya, Menlu Sugiono menekankan pentingnya membahas masa depan misi pemeliharaan perdamaian yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi yang berkembang cepat di lapangan. Menlu RI Sugiono juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar MPP PBB.
Baca Juga: Menlu Sugiono – Duta Besar Yordania Bahas Kerja Sama Bilateral & Kondisi Timur Tengah
Untuk itu, beliau menyampaikan perlunya identifikasi kapabilitas yang dibutuhkan. Pasukan penjaga perdamaian memerlukan sumber daya dan dukungan yang memadai, termasuk personel yang terlatih dengan baik, teknologi terbaru, serta sumber daya keuangan.
Selain kontribusi pasukan, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan terkait MPP PBB di forum-forum multilateral, salah satunya dengan menjadi salah satu negara perumus Action for Peacekeeping (A4P) yang saat ini menjadi dokumen utama untuk memajukan MPP PBB dan meningkatkan efektivitas implementasi mandat.
Pertemuan Persiapan UNPM 2025 bertajuk “The Future of UN Peacekeeping” akan berlangsung selama 2 (dua) hari dengan 5 (lima) sesi diskusi panel mengenai tantangan dan peluang masa depan MPP PBB untuk menghadapi tantangan keamanan internasional yang semakin kompleks. Selain itu, pertemuan juga bertujuan untuk merumuskan masukan yang akan disampaikan dalam United Nations Peacekeeping Ministerial di Berlin, Jerman, 13-14 Mei 2025.
Bersama Menlu RI, turut membuka acara yaitu Wakil Menteri Pertahanan RI, United Nations Under-Secretary General for Management Strategy, Policy, and Compliance, dan Principal Staff Officer Bangladesh. Pertemuan diselenggarakan melalui kerja sama Indonesia dengan Belanda, Amerika Serikat, dan Bangladesh serta dihadiri 153 peserta yang terdiri dari pejabat tinggi PBB, perwakilan dari 58 negara anggota PBB dan lembaga think tank global.***
