Menteri Keuangan Ungkap Kontribusi Indonesia pada Voluntary Carbon Market (VCM)

(Foto: Kemenkeu RI)

Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Sejak tahun 2016 hingga 2020, Indonesia berkontribusi pada Voluntary Carbon Market (VCM) Asia hingga 15% (31.7MTon CO2e) dengan estimasi nilai transaksi offset karbon sebesar $163 juta. Selain itu Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1.3 giga ton CO2e senilai $190 miliar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam High-Level Roundtable On Voluntary Carbon Markets dengan tema “Unlocking High Integrity Carbon Markets”. Acara yang diselenggarakan pada Senin (4/12) ini merupakan inisiasi COP 28 Presidency dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) untuk membahas peran VCM dalam keuangan iklim serta mencapai transisi net-zero.

Ia juga menjelaskan bahwa dari sisi kredit karbon berbasis teknologi yang mulai diperdagangkan pada Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon) per 25 Oktober 2023, tercatat sebanyak 464,843 ton CO2e diperdagangkan dengan nilai Rp69.900/unit karbon ($4.43/ton CO2e) yang nilainya total mencapai $1.85 juta.

“Ini menunjukkan potensi ke depan yang masih luar biasa besar,” jelas Menkeu sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.

Baca Juga: Menkeu Hadiri COP 28, Bahas Isu Mengenai Iklim dan Keuangan Berkelanjutan

Menkeu pun menjelaskan peran penting Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengembangan pasar karbon dan berbagai upaya percepatan transisi menuju masa depan yang lebih sustainable.

“Kemenkeu sendiri memiliki peran penting dalam pengembangan pasar karbon, tak hanya menjadi katalisator dalam pengembangan pasar karbon yang efektif dan efisien, Kemenkeu juga mendorong investasi rendah karbon dan percepatan transisi menuju masa depan yang lebih sustainable,” ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Kemenkeu juga terus berupaya meningkatkan mobilisasi dari pasar internasional melalui kebijakan perdagangan karbon lintas batas bersama kementerian lain khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Tentu, segala upaya ini tidak hadir tanpa tantangan. Namun itulah fungsi dari fora seperti ini. Bersama menemukan titik tengah serta solusi dari beragam tantangan yang kita hadapi,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *