Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mendorong pengembangan kapasitas perempuan warga binaan melalui pelatihan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mataram. (Foto: KemenPPPA RI)
Nusa Tenggara Barat, serayunusantara.com – Melansir dari laman KemenPPPA RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong pengembangan kapasitas perempuan warga binaan melalui pelatihan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mataram. Pelatihan diberikan kepada 52 orang dalam rangka mempersiapkan para warga binaan kembali ke masyarakat pasca keluar dari lapas.
“Melanjutkan masa depan pasca menjalani kehidupan di lapas bukanlah hal yang mudah bagi para perempuan warga binaan. Pendampingan mulai dari hulu dan hilir sangat dibutuhkan bagi mereka. Karena bagaimanapun masa lalunya, para perempuan warga binaan ini harus bisa bangkit dan mempersiapkan masa depannya setelah keluar dari lapas,” tutur Menteri PPPA (18/10).
Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di lapas, pemerintah pusat melalui KemenPPPA bekerjasama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Agung dan LPP Kelas III Mataram menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kewirausahaan yang Berperspektif Gender bagi Perempuan Penyintas berupa Pelatihan Kecantikan bagi 52 Warga Binaan LPP Kelas III Mataram perempuan warga binaan.
“Konsep pendampingan yang ada di Lapas Kelas III Mataram ini sudah cukup baik, karena telah diberikan mulai dari hulu hingga hilir mulai dari memberikan pendampingan sampai mempersiapkan pasarnya. Ke depan, pendampingan yang diberikan bisa ditingkatkan lagi. Salah satunya melalui asesmen kebutuhan pelatihan sesuai minat, lalu setelah mereka lancar dalam memproduksi karya-karya maka dipersiapkan pasarnya yang bukan hanya toko offline tapi juga online,” tutur Menteri PPPA.
Baca Juga: Menteri PPPA Libatkan Tokoh Perempuan, Kembangkan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
Menteri PPPA menyampaikan, di era digital pemasaran online sangat dibutuhkan karena terbukti meningkatkan penjualan bagi UMKM. Untuk mendukung hal tersebut, KemenPPPA akan berupaya menggandeng berbagai pihak termasuk dunia usaha untuk dapat memberikan peningkatan kapasitas berkaitan dengan pemasaran online bagi para warga binaan.
“Saya mengapresiasi peran pemerintah daerah provinsi dan seluruh perangkat daerah yang telah memberikan pendampingan bagi para perempuan rentan LPP Kelas III Mataram. Kami sangat senang karena pemerintah daerah setempat serius berkomitmen untuk mempromosikan hasil karya warga binaan. Bagi para perempuan warga binaan, pintu yang sudah dibuka ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dan untuk Lapas bisa terus ditingkatkan dalam memberikan pendampingan dan motivasinya,” tutur Menteri PPPA.
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi menyampaikan akan mendukung produksi karya perempuan warga binaan dengan menerapkan program Jumat Belondong di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan fasilitasi alat produksi bagi eks warga binaan.
“Kami memiliki program Jumat Belondong atau Jumat Bersarung, dimana kita mendorong pengembangan industri kain produksi lokal yang mewajibkan pemerintah daerah provinsi menggunakan kain khas dari daerah NTB setiap hari Jumat saat turun menyapa masyarakat di desa dan kelurahan,” ungkap Lalu Gita.
Baca Juga: Kemen PPPA Dampingi Anak Korban Penganiayaan oleh Keluarga Terdekat di Malang, Jawa Timur
Lebih lanjut, Lalu Gita menyampaikan akan mendorong warga binaan yang telah keluar dari lapas agar dapat mandiri melalui pemberian alat produksi.
“Saat ini di dalam lapas warga binaan diberikan alat untuk produksi dan kalau ordernya terus meningkat kami berharap jangan sampai putus usahanya hingga nanti saat keluar karena tidak memiliki alat. Maka dari itu kita akan memberikan kailnya yakni alat produksi untuk tetap menjalankan usaha. Kami akan berkoordinasi dengan Lapas dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB untuk mendata warga binaan yang akan keluar dan memberikan alat produksi seperti alat tenun. Hal itu guna mewujudkan konsistensi untuk mendukung UMKM bisa berkembang,” tutur Lalu Gita.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB, Parlindungan menyampaikan pembinaan rutin yang dilaksanakan oleh Lapas Pemasyarakatan bagi warga binaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
“Pembinaan kepribadian yang diberikan diantaranya pembinaan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, penguatan nilai berbangsa dan bernegara, senam, pramuka dan penyediaan buku. Sedangkan pembinaan kemandirian yang diberikan, diantaranya; membatik, menenun, menjahit, merajut, pelatihan salon, hingga pengolahan limbah,” tutur Parlindungan.
Baca Juga: Menteri PPPA Deklarasikan Komitmen Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam kunjungannya, Menteri PPPA turut mendorong upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi anak bawaan perempuan warga binaan di LPP Kelas III Mataram. Upaya fasilitasi kebutuhan dan pemenuhan gizi anak diharapkan dapat dipenuhi bagi 7 (tujuh) anak yang batita (bayi tiga tahun) yang menempati lapas. Hal itu dilaksanakan guna memastikan agar anak-anak tersebut tidak kehilangan periode emas perkembangannya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PPPA didampingi Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N. Rosalin, yang juga berperan mengoordinasikan program pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berpersepektif gender, yang merupakan salah satu (dari lima) arahan Presiden untuk KemenPPPA.***
