Jatim, serayunusantara.com – DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jatim untuk memaksimalkan peran Millenium Job Centre (MJC) dalam mengurangi angka pengangguran, terutama di tengah meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, menilai program MJC masih belum mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Menurutnya, meskipun dirancang sebagai wadah pelatihan, pendampingan, dan akses kerja bagi generasi muda, implementasinya masih terbatas.
“Selama ini MJC lebih fokus pada pelatihan digital dan pengembangan UMKM berbasis proyek. Namun, sektor riil seperti pertanian dan industri manufaktur yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar justru kurang tersentuh,” jelas anggota Komisi E DPRD Jatim yang akrab disapa Bunda Renny, Minggu (21/9/2025).
Berdasarkan data BPS Jatim Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 3,61 persen atau sekitar 894,5 ribu orang. Meski turun dibanding Agustus 2024 (4,19 persen), jumlah tersebut masih menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbanyak ketiga di Indonesia.
Baca Juga: 10 Negara Belajar Kesiapsiagaan Gempa di Banyuwangi
Bunda Renny menegaskan, MJC yang juga bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja seharusnya menjadi motor untuk memperluas lapangan kerja sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. Namun, ia menyoroti keterbatasan jangkauan program yang saat ini lebih banyak dinikmati pemuda perkotaan dengan akses internet memadai, sementara lulusan SMK, pemuda desa, dan korban PHK belum banyak terfasilitasi.
“Kalau tidak diperluas, MJC hanya dinikmati sebagian kelompok dan gagal menjadi solusi komprehensif bagi pengangguran di Jatim,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai integrasi MJC dengan roadmap ketenagakerjaan nasional masih minim. Padahal, sinkronisasi diperlukan agar program ini selaras dengan target pembangunan pemerintah pusat.
DPRD Jatim merekomendasikan sejumlah langkah, di antaranya mengarahkan MJC lebih pada sektor riil, memperluas akses bagi pemuda desa, korban PHK, serta lulusan SMK, hingga memastikan investasi yang masuk ke Jatim berkualitas dan menyerap tenaga kerja lokal.
Baca Juga: Ali Kuncoro Tekankan Sinergi Sekretariat DPRD untuk Perkuat Layanan Publik
“Kami mendukung pemberdayaan generasi muda, tapi jangan hanya sebatas pelatihan tanpa kepastian kerja. Yang penting, program ini harus memberi peluang nyata agar anak muda dan korban PHK di Jawa Timur bisa bekerja serta berdaya di tanah kelahirannya,” pungkas politisi asal Dapil Kediri itu.***
