(Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Presiden Joko Widodo menerima delegasi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (10/08). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya menyampaikan bahwa OECD mengapresiasi kepemimpinan Presiden dalam melakukan langkah-langkah reformasi pada sejumlah bidang guna memperkuat perekonomian nasional di tengah situasi ketidakpastian global.
“Sekretaris Jenderal (OECD) Cormann juga mengapresiasi leadership Bapak Presiden di dalam melakukan langkah-langkah reformasi karena banyak langkah-langkah reformasi di bidang investasi dan juga di bidang perekonomian adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya,” ujar Menkeu.
Menkeu mengungkapkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama dan Indonesia merupakan mitra kerja utama dari OECD. Bahkan, Indonesia bersama OECD telah melakukan sejumlah program kerja sama, seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.
“Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment,” kata Menkeu.
Baca Juga: Lakukan Ribuan Kali Penindakan, Simak Hasil Lengkap Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023
Terkait keinginan Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan OECD, Presiden berharap proses keanggotaan dapat berjalan dengan baik dan cepat, serta dapat bermanfaat dalam memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan banyak reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD.
“Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun, sudah banyak bidang-bidang reformasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD,” ujar Menkeu.***
