Jakarta, serayunusantara.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan penerapan fungsi Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang berintegritas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan.
Upaya ini dinilai penting sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam Forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) Pra-Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang digelar di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (7/4).
Baca Juga: OJK Kediri dan Polres Kediri Kota Jalin Kerja Sama Perkuat Pengawasan Keuangan
Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara regulator, asosiasi profesi, serta pelaku industri jasa keuangan.
Kegiatan yang mengusung tema “Rajut Silaturahmi dalam Mendorong Penerapan Fungsi GRC yang Berintegritas dan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan” tersebut menghadirkan Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi Muslim sebagai narasumber.
Diskusi dipandu oleh Direktur Kepatuhan, Corporate Affairs, dan Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk Fransiska Oei, serta dihadiri pimpinan berbagai asosiasi profesi di bidang GRC.
Baca Juga: OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
Dalam sambutannya, Sophia menegaskan bahwa forum ini memiliki peran penting dalam memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sekaligus menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2026.
“Forum ini tidak hanya menjadi sarana diskusi yang konstruktif, tetapi juga mempererat kolaborasi antara OJK, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan dalam memperkuat penerapan GRC yang berintegritas dan berkelanjutan,” ujar Sophia.
Ia menambahkan bahwa sektor jasa keuangan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, baik dari faktor global maupun domestik.
Berdasarkan publikasi The Institute of Internal Auditors (IIA), sejumlah risiko utama yang perlu diantisipasi antara lain ancaman cybersecurity, disrupsi digital termasuk perkembangan artificial intelligence (AI), ketahanan bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, isu perubahan iklim, hingga dinamika regulasi.
Baca Juga: Hindari Pemeriksaan OJK, Tersangka Kasus BPR Malang Ditangkap di Stasiun Gambir
Situasi tersebut menunjukkan tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi bagi industri keuangan, sehingga penerapan fungsi GRC menjadi semakin penting untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan ketahanan industri.
Dalam sesi diskusi panel, para peserta juga membahas topik mengenai transparansi Beneficial Ownership (BO/UBO) serta implikasinya terhadap penguatan praktik GRC di sektor jasa keuangan.
Pembahasan mencakup arah kebijakan terkait BO/UBO, pemanfaatan data kepemilikan manfaat dalam pengawasan berbasis risiko, serta peran intelijen keuangan dalam mendukung transparansi dan kerja sama lintas pemangku kepentingan.
Baca Juga: Menteri Keuangan Dorong Kolaborasi Kemenkeu-OJK untuk Memajukan Indonesia
Selain itu, forum tersebut juga menyoroti persiapan rangkaian kegiatan menuju RGS 2026, termasuk keterlibatan asosiasi profesi dalam program Spark Class, pengakuan Continuing Professional Education (CPE), penyediaan ruang pameran bagi asosiasi, hingga pengembangan konten edukasi melalui podcast dan berbagai media komunikasi lainnya.
Sebagai bagian dari komitmen bersama, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan kolaborasi antara OJK dan sejumlah asosiasi profesi guna mendukung penyelenggaraan RGS 2026.
Melalui forum tersebut, OJK berharap tercipta ekosistem GRC yang semakin kuat dan terintegrasi di sektor jasa keuangan. Kolaborasi antara regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri diharapkan dapat mendorong penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas. (San)
