Puluhan Ormas GPI demo di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. (Foto: Istimewa)
Blitar, serayunusantara.com – Puluhan massa Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa kedua kalinya di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kamis (22/6/2022).
Dalam aksinya, mereka tetap menuntut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar, Adhi Andaka untuk mundur dari jabatannya.
Sebab, menurut Koordinator aksi Jaka Prasetya (Joko GPI), kepala dinas yang baru tidak mampu melaksanakan tampuk estafet dunia pendidikan yang bersih dari berbagai pungutan.
“Yang namanya birokrasi itu harus estafet. Kalau tidak estafet maka yang terjadi kemunduran atau stagnan,”
“Seharusnya juga, kepala dinas pendidikan harus diambil dari background pendidikan. Bukan dokter hewan,”
“Sehingga, dalam melaksanakan tongkat komando itu nyambung,” kata Joko.
Kemudian bicara masalah berbagai pungutan di lembaga sekolah, Joko berharap agar ditiadakan.
Alasannya, dunia pendidikan tidak boleh sebagai alat untuk ajang bisnis yang mengatasnamakan kebutuhan murid.
“Pendidikan bukan untuk komersialisasi. Bukan untuk bisnis. Kami menuntut pendidikan gratis seperti janji-janji bupati kemarin,” ujarnya
“Tak hanya itu, seperti agenda purnawiyata atau wisuda mulai tingkat Sekolah PAUD sampai SMA juga harus ditiadakan. Karena sangat membebani orang tua wali,” lanjut Joko.
Baca Juga: Jaringan Tower Bermasalah di Wlingi Blitar Tak Kunjung Diputus, DPRD Ditagih Janji
Sementara itu, tuntutan LSM GPI yang kedua ini juga tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan.
Kondisinya pagar tertutup rapat dan para aktivis tidak diperkenankan untuk masuk menyampaikan aspirasinya yang membela masyarakat dalam dunia pendidikan.
Sehingga dalam orasi terakhirnya akan mengambil langkah-langkah hukum yang disertai aksi berikutnya.
Joko juga menampik tudingan sejumlah pihak yang mengatakan bahwa aksi Ormas GPI ke Dinas Pendidikan merupakan pesanan atau ada yang mendanai. (Jun)
