Jatim, serayunusantara.com — Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam merancang pembangunan nasional berbasis data kependudukan. Salah satu upaya strategis dilakukan melalui kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 dan integrasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di Regional III. Acara ini digelar di Ruang Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Rabu (12/6/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pusat hingga daerah, termasuk Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jatim Ir. Joko Irianto M.Si, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, BKKBN regional (Jatim, Bali, NTB, NTT), dan kepala Bappeda se-Jawa Timur serta tiga provinsi lainnya.
Internalisasi PJPK ini menjadi langkah krusial untuk memastikan isu kependudukan menjadi fondasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sekaligus menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Pentingnya Perencanaan Berbasis Data Kependudukan
Dalam jumpa pers, Prof. Budi Setiyono menegaskan bahwa pertambahan penduduk harus diimbangi dengan perhitungan kebutuhan layanan dasar secara tepat.
“Setiap pertambahan penduduk berdampak langsung pada kebutuhan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur publik. Tanpa perencanaan matang, masalah seperti pengangguran, kemiskinan, hingga gejolak sosial-politik bisa terjadi,” ujarnya.
Baca Juga: Pulang ke Tanah Air, Jemaah Haji Kloter Pertama di Surabaya Disambut dengan Hangat
Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu efek domino negatif, seperti meningkatnya kriminalitas dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan berbasis data kependudukan menjadi kunci utama.
Sebagai contoh, jika suatu daerah mengalami pertambahan penduduk 30 ribu jiwa per tahun, maka dinas ketenagakerjaan setempat harus mampu menyediakan lapangan kerja sesuai jumlah tersebut.
“Jika kepala dinas tidak mampu memenuhi target, maka kepala daerah wajib mengevaluasi dan menempatkan pejabat yang lebih kompeten,” tegas Prof. Budi.
Menuju Indonesia Maju dengan Pengelolaan Kependudukan yang Baik
PJPK 2025-2029 dirancang sebagai bagian dari strategi pemerintah menuju Indonesia maju, dengan target pengangguran di bawah 5%.
“Negara maju tidak hanya dilihat dari besaran PDB, tetapi juga kemampuan mengelola pertumbuhan penduduk secara terpadu di berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya.
Baca Juga: Pemprov Jatim dan UNICEF Kolaborasi Cari Sumber Pendanaan Inovatif, untuk Apa?
Selain aspek ekonomi, Prof. Budi menyoroti pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi stabilitas sosial. Untuk itu, BKKBN meluncurkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) guna menangani fenomena fatherless family (keluarga tanpa peran ayah yang optimal).
“Sekitar 30% keluarga di Indonesia mengalami ketidakhadiran figur ayah yang ideal. Padahal, keluarga kuat adalah modal negara kuat. GATI hadir untuk mengembalikan peran ayah sebagai pelindung dan pembimbing,” paparnya.
Evaluasi Kinerja Kepala Daerah Berbasis Kependudukan
Prof. Budi menekankan perlunya Key Performance Indicator (KPI) berbasis kependudukan bagi kepala daerah dan jajarannya.
“Kepala daerah yang gagal mengelola pertumbuhan penduduk harus siap dievaluasi. Jika perangkat daerah tidak mencapai target, harus diganti dengan yang lebih mampu,” tegasnya.
Dengan PJPK ini, diharapkan pembangunan berwawasan kependudukan dapat memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045, demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.(Serayu)
