Tulungagung, serayunusantara.com – Guna mengakselerasi progres pembangunan infrastruktur dan layanan publik, Pemerintah Kabupaten Tulungagung kini tengah mendalami skema pendanaan inovatif di luar jalur APBD maupun dana transfer dari pemerintah pusat.
Salah satu langkah strategis yang tengah digodok adalah pemanfaatan pasar modal melalui penerbitan obligasi daerah.
Keseriusan pemda dalam menjajaki opsi ini terlihat saat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPR RI di Hotel Wyndham Surabaya pada Kamis (5/2/2026).
Baca Juga: Dinsos Siapkan Skema Reaktivasi Darurat Usai Belasan Ribu Peserta PBI JKN di Tulungagung Non-Aktif
Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah, Soeroto, S.Sos., M.M.
Forum diskusi yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng ini mengusung tema spesifik mengenai obligasi daerah sebagai instrumen investasi publik dan solusi pembiayaan.
Tema ini dipandang sangat sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mencari pendanaan yang berkelanjutan.
Bupati Gatut Sunu Wibowo menilai bahwa obligasi daerah merupakan instrumen yang potensial, terutama dalam mendanai proyek-proyek sektor infrastruktur prioritas. Ia menekankan bahwa mekanisme ini akan dikelola secara akuntabel dan transparan.
“Kami mendorong inovasi pembiayaan yang kredibel. Obligasi daerah bisa memberikan manfaat langsung bagi percepatan pembangunan, sekaligus membuka peluang investasi bagi masyarakat,” ujar Gatut Sunu.
Melalui instrumen ini, masyarakat Tulungagung nantinya memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah dengan cara berinvestasi pada produk keuangan yang dikelola oleh pemerintah setempat.
Bupati juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan skema ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan berbagai proyek strategis di Tulungagung dapat segera terealisasi demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat luas. (Jun)
