Menkeu mengatakan bahwa pada bulan April 2024, neraca perdagangan masih melanjutkan tren surplus, inflasi terkendali di 3,0% dan ekonomi tumbuh menguat mencapai 5,11%. Pertumbuhan yang solid ini berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang kini berada di bawah level sebelum pandemi.
“Dengan pertumbuhan dan kinerja yang relatif terjaga, meskipun guncangan global sangat besar, kita lihat beberapa indikator pertumbuhan dan pembangunan cukup positif. Tingkat pengangguran kita terus menurun dari yang pernah mengalami kondisi puncak waktu pandemi 6,26% sekarang di bawah 5% yaitu 4,82%, dan jumlah penganggurannya juga turun ke 72 juta. Untuk tingkat kemiskinan juga kita melihat level kemiskinan kita mengalami penurunan di 9,36%. Dan untuk kemiskinan ekstrem diharapkan akan terus mengalami penurunan lebih tajam pada 2024, yaitu mendekati nol,” terang Menkeu.
Kinerja APBN hingga April 2024 masih tetap terjaga positif. Pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp924,9 triliun atau 33,0% dari target. Dari pendapatan negara yang terkumpul ini kemudian dibelanjakan untuk program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Hingga akhir April 2024, realisasi belanja negara tercatat hingga Rp849,2 triliun, naik sebesar 10,9% dari tahun lalu. Sehingga, APBN tercatat surplus sebesar Rp75,7 triliun (0,33% dari PDB).
Realisasi pembiayaan hingga 30 April 2024 sebesar Rp71,7 triliun. Angka turun signifikan sebesar 68,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp224,4 triliun. Situasi pasar keuangan dan surat berharga domestik dipengaruhi oleh situasi global yang masih sangat dinamis, oleh karena itu pemerintah akan tetap mengelola strategi pembiayaan secara prudent, fleksibel, dan oportunistik supaya bisa memilih timing, tenor, currency dan instrument untuk mendapatkan strategi pembiayaan yang paling efisien dan optimal dan menjaga kehandalan APBN.
Menkeu menegaskan bahwa peran APBN akan terus diperkuat sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, mendukung transformasi perekonomian, mendukung seluruh agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, namun pada saat yang sama APBN juga harus dijaga sustainability dan kesehatannya.***