Presiden, Wapres, dan Menteri Kabinet Indonesia Maju Sampaikan SPT Pajak 2023

(Foto: Kemenkeu RI)

Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (22/3).

“Hari ini Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh menteri telah melakukan kewajiban tersebut dan tadi telah disampaikan dalam bentuk penyerahan secara elektronik,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers usai penyerahan SPT.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) atau  di atas Rp54 juta per tahun untuk dapat segera mengisi dan melaporkan SPT Tahun 2023 sebelum batas akhir pada 31 Maret 2024.

“Masyarakat diimbau dan diingatkan kembali untuk bisa menyerahkan SPT-nya secara tepat waktu. Kalau ada berbagai pertanyaan, Direktorat Jenderal Pajak akan terbuka untuk bisa membantu bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban penyerahan SPT. Ini masih ada sembilan hari ke depan dan bisa dilakukan secara elektronik, jadi tidak perlu harus pergi ke kantor pajak,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Bahas Ekonomi Terkini dan Realisasi APBN dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR

Menkeu mengungkapkan hingga Kamis (21/3) pukul 23.00 WIB, jumlah pelaporan SPT pajak orang pribadi telah mencapai 9,6 juta wajib pajak atau naik 7,7 persen dari tahun sebelumnya.

“Naiknya secara kuantitatif 686.980 SPT. Tahun lalu itu posisi tadi malam adalah 8.914.061 SPT yang sudah masuk,” kata Menkeu.
Apresiasi juga Menkeu sampaikan kepada seluruh wajib pajak yang telah melaporkan SPT secara tepat waktu.

“Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah melaksanakan kewajiban SPT-nya bagi mereka yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak,” ujar Menkeu.

Sebagai informasi, para menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Juga: Hadiri Financial Sector Assessment Program, Menkeu Sampaikan Hal Ini

Turut hadir Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *