Dalam kunjungan kerja kali ini, Kementerian Keuangan bersama BRGM melihat langsung kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan masyarakat setempat di Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai. (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Merujuk Data Peta Mangrove Nasional, provinsi Kalimantan Timur memiliki mangrove terbesar ketiga di Indonesia setelah Papua dan Riau. Namun, kondisi ekosistem mangrove di Kalimantan Timur mengalami tekanan besar dari konversi lahan menjadi tambak. Aktivitas yang sudah dijalankan bertahun – tahun ini menjadi fokus Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM) dalam perbaikan kualitas lingkungan tanpa mengganggu produktivitas perikanan melalui Silvofishery.
Upaya memulihkan ekosistem mangrove ini mulai digencarkan melalui kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove oleh BRGM, terutama dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim. Utamanya, karena mangrove mampu menyerap karbon 3 – 5 kali lipat lebih besar dari hutan tropis daratan serta berpotensi untuk berkontribusi dalam pencapaian NDC 2030.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Kementerian Keuangan bersama BRGM melihat langsung kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan masyarakat setempat di Desa Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai. Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di kedua desa ini, Wamenkeu melihat langsung pola tanam yang digunakan, yakni pola tanam Silvofishery. Pola ini merupakan pendekatan antara konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan mangrove untuk budidaya perikanan sekaligus dapat memulihkan kondisi ekosistem mangrove itu sendiri.
Wakil Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara yang terjun langsung melihat kegiatan rehabilitasi mangrove sangat terkesan dengan kaitan program rehabilitasi mangrove dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Bangun Infrastruktur Dasar Mendukung KIPP IKN
“Hari ini kita melihat di muara Sungai Mahakam dan saya sangat sangat terkesan dengan bagaimana program rehabilitasi mangrove dikaitkan dengan sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat. Melakukan rehabilitasi mangrove berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, kata Wamenkeu.
Kepala BRGM, Hartono, menambahkan bahwa kegiatan rehabilitasi mangrove bukan hanya pemulihan lingkungan, namun bagaimana masyarakat dapat terlibat dan mendapatkan manfaatnya secara langsung, salah satunya melalui Silvofishery ini.
“Kami berterima kasih atas kedatangan Wakil Menteri Keuangan untuk melihat kegiatan rehabilitasi mangrove yang ada di Desa ini. Harapannya, dengan dukungan dari berbagai pihak, kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove dapat berjalan optimal,” ujar Hartono.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung program rehabilitasi mangrove beserta peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar mangrove melalui penyediaan alokasi anggaran ke dalam skema APBN secara berkesinambungan sesuai dengan target mangrove nasional.
Baca Juga: APBN Dukung Pendanaan Pembangunan KIPP IKN
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menyalurkan dana rehabilitasi mangrove kepada BRGM sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi. Sejalan dengan upaya rehabilitasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, BPDLH juga menyalurkan dana hibah dari lembaga internasional untuk penguatan kebijakan dan kapasitas serta prakondisi lainnya dalam rehabilitasi mangrove kepada Kementerian Marvest dan KLHK.
“Melalui BPDLH, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana rehabilitasi mangrove secara berkesinambungan sebagai dana jangka panjang dalam rangka mencapai target penanaman mangrove dan manfaat blue carbon dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara”, jelas Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto.***
