Jakarta, serayunusantara.com — Duka mendalam menyelimuti bangsa Indonesia setelah tiga personel TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur dalam dua insiden terpisah di Lebanon selatan. Peristiwa ini menjadi masa paling kelam bagi Kontingen Garuda sejak TNI bergabung dalam misi perdamaian UNIFIL pada 2006.
Korban pertama, Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, gugur pada Minggu (29/3/2026) akibat serangan artileri tidak langsung yang menghantam pos UNIFIL di wilayah Adchit Al Qusayr. Satu rekannya, Praka Rico Pramudia, mengalami luka berat dalam insiden yang sama.
Sehari kemudian, Senin (30/3/2026), dua prajurit lagi , Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan dan Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, gugur akibat ledakan kendaraan di sekitar Bani Haiyyan saat mengawal konvoi logistik UNIFIL.
Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan menjelaskan proses pemulangan jenazah.
“Sekarang kami sedang menunggu pengurusan administrasi, baik dari pihak UNIFIL maupun dari pemerintah Lebanon. Karena kurang lebih ada enam surat yang dibutuhkan supaya jenazah itu bisa diberangkatkan ke Indonesia,” ujarnya. Pemulangan ketiga jenazah ditargetkan pada Jumat (3/4/2026) atau paling lambat Sabtu (4/4/2026).
Indonesia merespons keras melalui jalur diplomatik. Menteri Luar Negeri Sugiono mendesak dibentuknya rapat darurat Dewan Keamanan PBB. “Kami meminta dibentuknya rapat darurat Dewan Keamanan PBB dan proses investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan,” tegas Menlu Sugiono.
Ia juga menambahkan, “Kami mengecam keras serangan tersebut dan menggarisbawahi pentingnya menghormati keamanan dan keselamatan penjaga perdamaian PBB sesuai dengan hukum Internasional.”
Duta Besar Umar Hadi selaku Wakil Tetap RI untuk PBB menyampaikan tiga tuntutan Indonesia dalam sidang DK PBB. “Ini adalah kerugian besar bagi Indonesia, dan ini juga merupakan kehilangan besar bagi kita semua, bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagi Dewan ini,” ujar Umar Hadi.
Ia juga menegaskan, “Serangan ini juga merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan dapat merupakan kejahatan perang di bawah hukum internasional.”
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut mengecam keras insiden tersebut. “Harus ada pertanggungjawaban atas kejadian ini,” tegasnya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai Ketua PMI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari misi perdamaian. “Negara, TNI tidak seperti itu. Bahwa kalau ada yang korban, tewas, langsung kita mundur, wah itu bukan jiwa TNI dan jiwa pemerintah,” ujar JK. (Ko/serayu)
