Yogyakarta, serayunusantara.com – Media sosial diramaikan polemik dugaan komentar emoji monyet yang disebut berasal dari akun milik Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap unggahan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.
Kontroversi itu mencuat setelah Tiyo mengunggah tangkapan layar di akun Instagram pribadinya, Rabu (18/2/2026). Dalam unggahan tersebut, terlihat komentar berupa emoji monyet yang muncul di tengah kritik keras mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tiyo sebelumnya mengulas pelaksanaan program MBG dan menyoroti aspek tata kelola serta transparansi anggaran. Ia menilai program strategis tersebut perlu evaluasi menyeluruh agar tepat sasaran dan akuntabel.
Dalam pernyataannya, Tiyo menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal simbol digital.
“Bagi saya, ini bukan sekadar soal emoji. Ini soal bagaimana pejabat publik merespons kritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan sesuatu yang harus disikapi dengan simbol yang bisa ditafsirkan sebagai ejekan,” tulisnya.
Baca Juga: LSM Laskar Soroti Kinerja Satgas BGN di Kabupaten Blitar, Minta Evaluasi Menyeluruh
Unggahan itu sontak memantik diskusi luas. Sejumlah warganet menilai emoji tersebut sebagai bentuk sindiran bahkan penghinaan terhadap mahasiswa. Namun di sisi lain, Tiyo mencoba meredam polemik dengan menyebutnya sebagai “pujian bernada kritik”, sembari tetap mengingatkan pentingnya etika komunikasi pejabat di ruang publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi secara terbuka dari pihak Wakil Kepala BGN terkait dugaan komentar tersebut. Situasi ini memperlebar perdebatan mengenai batas etika komunikasi pejabat negara di media sosial, khususnya saat menghadapi kritik mahasiswa.
Polemik bermula dari kritik BEM UGM terhadap implementasi program MBG yang dinilai perlu keterbukaan data dan pengawasan publik. Sebelumnya, jajaran BGN juga telah memberikan bantahan atas sejumlah poin kritik tersebut.
Peristiwa ini kembali menegaskan dinamika relasi antara mahasiswa sebagai kelompok penekan (pressure group) dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Di era komunikasi digital yang serba instan, respons singkat seperti emoji pun dapat memicu tafsir berlapis dan menjelma menjadi kontroversi nasional.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang digital bukan sekadar wadah ekspresi, tetapi juga ruang akuntabilitas publik yang menuntut kehati-hatian ekstra—terutama bagi pejabat negara yang setiap gesturnya berada dalam sorotan. (Jun)
