Malang, serayunusantara.com – Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang disertai agenda diskusi di kawasan UPLAND (The Development of Integrated Farming System in UPLAND Areas) Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, pada Senin (21/7) siang.
Rombongan Komisi IV dipimpin oleh Dr. H. Azikin Solthan, bersama sejumlah anggota, di antaranya Ir. Dwita Ria Gunadi, I.N Adi Wiryatama, Eko Wahyudi, H. Johan Rosihan, serta Bambang Purwanto.
Program UPLAND di Kabupaten Malang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di wilayah dataran tinggi melalui pembangunan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, serta penguatan kelembagaan petani.
Wabup Malang yang akrab disapa Bu Nyai Lathifah menjelaskan bahwa pelaksanaan Program UPLAND di Malang telah berjalan selama lima tahun, sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) yang kemudian mengalami amandemen.
Saat ini, program tersebut mencakup tiga desa, yakni Desa Pujon Kidul dan Desa Ngabab (Kecamatan Pujon), serta Desa Purworejo (Kecamatan Ngantang), dengan komoditas unggulan bawang merah varietas Batu Ijo.
Pada tahun 2025, program ini diperluas ke dua desa tambahan, yakni Desa Tawangsari (Kecamatan Pujon) dan Desa Banjarejo (Kecamatan Ngantang), sehingga total penerima manfaat mencakup lima desa di dua kecamatan.
“Terima kasih atas kunjungan Komisi IV DPR RI beserta jajaran Kementerian Pertanian di Kabupaten Malang. Kehadiran ini menjadi wujud dukungan nyata untuk pengembangan pertanian di daerah. Kami berharap diskusi hari ini menghasilkan rekomendasi strategis demi optimalisasi pelaksanaan UPLAND Project di Kabupaten Malang,” ujar Wabup Malang.
Baca Juga: Kota Malang Jadi Tuan Rumah Konkernas Gastroenterologi 2025, Perkuat Kolaborasi Bidang Kesehatan
Program UPLAND terbukti memberi dampak positif bagi petani setempat. Pada tahun 2024, rata-rata produksi bawang merah mencapai 10–12 ton per hektare, dengan pendapatan sekitar Rp230–276 juta per hektare.
Dari total anggaran Rp57,183 miliar, realisasi program hingga Juni 2025 mencapai Rp39,076 miliar atau sekitar 68%. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi pembangunan infrastruktur (embung, jalan usaha tani, dan irigasi perpipaan), pengadaan alat mesin pertanian, penyediaan sarana budidaya, hingga fasilitas pasca panen seperti gudang dan alat transportasi.
Penerima manfaat program meliputi 5 Gapoktan, 22 Poktan, dan 3 Kelompok Wanita Tani (KWT), dengan total rumah tangga penerima sebanyak 1.254, anggota kelompok 1.122, serta 2.845 penerima manfaat tidak langsung yang terdiri dari wanita tani, pemuda tani, dan masyarakat sekitar.
Wabup Lathifah menegaskan, keberhasilan UPLAND tidak terlepas dari dukungan DPR RI, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta para pemangku kepentingan.
“Kunjungan spesifik Komisi IV ini sangat penting bagi kami untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan di lapangan, agar ke depan UPLAND Project dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Serayu)
