Jatim, serayunusantara.com – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengajak rumah sakit swasta di kota tersebut untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan guna mempermudah akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan perwakilan BPJS Kesehatan di Balai Kota pada Selasa (25/3/2025).
Eri Cahyadi menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan agar warga tidak perlu jauh-jauh berobat. “Kita fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Jika semua RS mau bekerja sama dengan BPJS, warga bisa mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan terdekat,” ujarnya.
Dia juga menyinggung soal antrean panjang di beberapa rumah sakit. Menurutnya, jika lebih banyak RS yang menerima BPJS, maka “medical tourism”—layanan kesehatan yang efisien dan merata—bisa terwujud. Selain itu, Eri mendorong sinergi antar-RS untuk menghilangkan kesenjangan pelayanan antara rumah sakit swasta dan milik pemerintah.
Terkait ambulans, Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri itu mengusulkan redistribusi kendaraan medis milik Pemkot Surabaya. “Ambulans dari RSUD Dr. Mohamad Soewandhie bisa dialokasikan ke RS lain, asalkan warga yang membutuhkan pertolongan darurat segera dijemput,” jelasnya.
Baca Juga: Pengamat Nilai Sekolah Rakyat ala Surabaya, Solusi Pendidikan Berbasis Lokal
Eri juga menegaskan bahwa RS tidak boleh memulangkan pasien BPJS sebelum sembuh. “Ada laporan pasien dipaksa pulang padahal belum sehat. Jika ada RS yang melanggar, kami tidak segan mencabut izin kerjasamanya,” tegasnya.
Setelah Lebaran, rencananya akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas realisasi kolaborasi ini. “Nanti akan kami umumkan daftar RS yang menolak BPJS. Bagaimana tanggapan masyarakat jika ada RS yang tidak mau melayani warga miskin?” tambahnya.
Hernina Agustin Arifin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, menyatakan dukungan terhadap inisiatif ini. Saat ini, dari 48 RS dan 13 klinik utama di Surabaya, masih ada 19 RS swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS karena berbagai kendala, seperti belum memenuhi syarat administratif.
“Kami selektif dalam menambah mitra RS agar kualitas layanan tetap terjaga,” pungkas Hernina.(Serayu)
