Jatim, serayunusantara.com – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkap alasan pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar sebagai sumber pembiayaan alternatif.
Dana tersebut dimasukkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 guna mendukung pembangunan infrastruktur tanpa menambah beban masyarakat lewat kenaikan pajak.
Menurut Eri, turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan karena lemahnya kinerja pemerintah, melainkan akibat kondisi ekonomi. Dalam situasi ini, Pemkot Surabaya dihadapkan pada dua opsi, yakni menaikkan pajak atau mencari sumber pembiayaan lain.
“Pemerintah harus berkorban untuk rakyat. Karena itu kami memilih pembiayaan alternatif agar tidak menimbulkan gejolak sosial,” jelas Eri dalam keterangan pers, Jumat (22/8/2025).
Pinjaman tersebut akan diarahkan untuk membiayai proyek prioritas, seperti pembangunan Jalur Lingkar Barat (JLB), pelebaran Jalan Wiyung hingga Gresik, diversi saluran Gunungsari, penerangan jalan umum, serta penanganan genangan. Pada proyek diversi saluran Gunungsari, misalnya, pembebasan lahan diprioritaskan agar pekerjaan bisa segera dimulai.
Baca Juga: DPRD Jatim dan Kanwil Kemenkumham Tingkatkan Kerja Sama Pembentukan Produk Hukum
Eri menegaskan, keputusan ini diambil setelah melalui kajian matang dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta DPRD Surabaya. “DPRD juga telah menyetujui langkah strategis ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, infrastruktur merupakan kunci untuk mendorong investasi dan meningkatkan perekonomian kota.
“Dengan pembangunan jalan dan transportasi, akan ada lebih banyak aktivitas ekonomi, PAD naik, dan hasilnya bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan warga, terutama masyarakat miskin,” terangnya.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri menyebut strategi ini dapat dijadikan referensi bagi daerah lain. Ia mengajak kepala daerah tidak serta-merta menaikkan pajak, melainkan mempertimbangkan pembiayaan alternatif.
“Sampai saat ini, ada 92 kota di Indonesia yang telah mengambil kebijakan serupa,” pungkasnya. (Serayu)
