Wamenkominfo Nezar Patria saat mendampingi Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. (Foto: Kementerian Kominfo RI)
Jakarta Pusat, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kementerian Kominfo RI, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkap perkembangan signifikan pemulihan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terdampak insiden serangan siber. Menurutnya, saat ini seluruh layanan publik prioritas yang terdampak telah pulih sepenuhnya.
“Per tanggal 25 Agustus, semua layanan publik prioritas telah pulih 100%, dan data yang terkena ransomware telah selesai dideskripsi sehingga seluruh data sudah bisa ada untuk diakses kembali,” jelasnya saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/09/2024).
Wamen Nezar Patria menyatakan proses review terhadap PDNS 2 juga telah tuntas dan tengah menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data.
“Agar comply dengan aturan yang kita sebut 3-2-1. Tiga salinan data, dua media penyimpanan berbeda dan satu salinan off-site. Sebanyak 16 dari 18 rekomendasi keamanan telah diterapkan, sementara dua rekomendasi yang berkaitan dengan layanan kriptografi dan backup cadangan (hot backup) sedang dalam proses implementasi,” tuturnya.
Wamenkominfo menekankan terus melakukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan PDNS yang mencakup penguatan arsitektur sistem, lingkungan backup, serta keamanan dan tata kelola.
Baca Juga: Hadapi Tech-Winter, Kominfo Fasilitasi Startup Tingkatkan Inovasi dan Investasi
“Peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengguna PDNS juga menjadi fokus utama,” tandasnya.
Wamen Nezar Patria mengakui adanya tantangan berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang masih jauh dari kebutuhan operasional. Menurutnya, agar layanan cloud pemerintah bisa melayani 53 instansi dengan lebih dari 11.000 aset virtual, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran mencapai Rp486 Miliar pada tahun 2025.
“Saat ini, PDNS memerlukan anggaran sebesar Rp542 miliar untuk tahun 2024, namun hanya tersedia Rp257 Miliar. Ini berarti operasional PDNS untuk Oktober 2024 belum memiliki kepastian anggaran. Untuk tahun 2025, baru tersedia Rp27 Miliar atau sekitar 5,6%. Kondisi ini berisiko mengganggu kelancaran layanan,” jelasnya.
Saat ini Kementerian Kominfo juga tengah menyelesaikan pembanguan Pusat Data Nasional 1 di Cikarang, Jawa Barat. Menurut Wamenkominfo, hingga 15 September 2024, pembangunan PDN 1 telah mencapai 83% dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024.
“Dengan uji coba operasional pada November hingga Desember, PDN 1 direncanakan beroperasi penuh pada Januari 2025, dengan keterlibatan BSSN dalam desain ICT dan keamanan siber,” tuturnya.
Baca Juga: Lindungi Masyarakat, Kominfo Tingkatkan Upaya Penanganan Judi Online
Wamen Nezar Patria menekankan arti penting kolaborasi dan dukungan anggaran untuk memastikan keberlanjutan PDNS dan pembangunan PDN.
“Kami terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar, serta memperkuat infrastruktur digital nasional guna mendukung transformasi digital Indonesia,” tandasnya.
Dalam rapat kerja, Menkopolhukam Hadi Tjahjantio juga didampingi Wamenkominfo Angga Raka Prabowo dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Hokky Situngkir. Rapat kerja juga membahas langkah strategis yang telah dan akan diambil Pemerintah untuk memperkuat ketahanan siber di masa mendatang.***
