Wamenkeu dalam seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/12). (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman Kemenkeu RI, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk melanjutkan reformasi struktural serta hilirisasi sumber daya alam dan mineral pasca pandemi Covid-19.
“Saya pikir inilah jalan yang harus ditempuh untuk negara seperti Indonesia saat ini. Saya yakin ini akan cukup menantang – namun saya yakin itulah jalan yang harus ditempuh demi kesejahteraan rakyat,” ujar Wamenkeu dalam seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/12).
Salah satu bentuk reformasi struktural dimaksud adalah perbaikan iklim investasi. Pemerintah pun berkomitmen untuk berhati-hati dalam membuat berbagai langkah kebijakan agar iklim investasi di Indonesia membaik. Menurut Wamenkeu, perbaikan tersebut meliputi supremasi hukum, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA) Indonesia sebagai daya tarik investasi.
“Kita tahu bahwa sumber daya alam hanya akan berfungsi jika kualitas manusianya bagus, infrastrukturnya bagus, institusinya bagus, supremasi hukumnya, dan perbaikan pada tingkat tertentu harus dilakukan berdasarkan margin dari setiap kebijakan yang kita buat, sehingga dalam hal ini keterbukaan perdagangan,” ungkapnya.
Baca Juga: Menkeu Bahas Mobilisasi Pendanaan untuk Climate Finance pada COP 28
Namun demikian, keberhasilan ekonomi juga tidak lepas dari upaya disiplin fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta membangun multilateralisme atau kerja sama internasional dalam menghadapi pandemi dan isu iklim, termasuk di dalamnya kerja sama terkait pendanaan dan hubungan dagang antar negara.
“Kesiapsiagaan menghadapi pandemi dan perubahan iklim harus menjadi tujuan bersama -kebersamaan dengan kesiapsiagaan menghadapi pandemi adalah tingkat kerja sama global baru yang harus kita ciptakan dengan platform bersama untuk menciptakan kepercayaan bersama,” tutur Wamenkeu.
Oleh karena itu, diperlukan adanya konsesi, komunikasi dan pengetahuan yang cukup untuk mencapai efektifitas dan penguatan kerja sama internasional.
“Menurut saya, keterlibatan, komunikasi, partisipasi sangat penting untuk multilateralisme berikutnya. Walaupun kita merasa bahwa hal ini menyusut menjadi regionalisme, namun diskusi dengan negara lain akan tetap menjadi hal yang penting,” tutupnya.***
