Blitar, serayunusantara.com — Arahan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan “Indonesia Asri” dengan menertibkan spanduk, baliho raksasa, dan atribut politik mulai direspon berbagai daerah.
Namun, di Kota Blitar, geliat penataan estetika kota tersebut dinilai masih jalan di tempat.
Warga mulai menyuarakan keresahannya terhadap menjamurnya bendera partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap merusak keindahan ikon kota, Rabu (11/02/2026).
Salah satu titik yang menjadi sorotan tajam adalah kawasan bundaran lampu merah Syuhada’ Haji, tepat di sebelah utara Kebon Rojo.
Di lokasi strategis yang seharusnya menonjolkan nilai estetika monumen tersebut, pemandangan justru didominasi oleh deretan bendera berbagai warna yang dipasang tumpang tindih.
Selain merusak pandangan, pemasangan atribut yang tidak beraturan ini dianggap mengganggu konsentrasi pengguna jalan.
Yanti (49), seorang pengendara yang kerap melintasi jalur tersebut, menyayangkan lambannya tindakan dari pihak terkait di daerah.
Baca Juga: Ratusan Massa GPI Geruduk PN Blitar, Tuding Putusan Perdata Cacat Hukum & Rekayasa
“Untuk pihak ormas atau parpol, tunjukkan rasa cinta kota dengan pasang atribut di tempat yang semestinya,” keluhnya saat berhenti di lampu merah.
Penertiban atribut ini sejatinya menargetkan iklan komersial maupun atribut politik yang dipasang di lokasi strategis yang dilarang, termasuk flyover dan area monumen.
Di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, petugas Satpol PP mulai gencar melakukan pembersihan secara masif.
Warga Blitar kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan serupa agar wajah kota kembali asri dan rapi sesuai mandat pusat.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap ada kesadaran dari pemilik atribut untuk menurunkan sendiri bendera atau spanduk mereka yang menyalahi aturan.
Jika tidak, ketegasan aparat penegak perda sangat dinantikan agar estetika Bumi Bung Karno tidak terus-menerus dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu. (Fis/Serayu)
