Menteri LHK, Siti Nurbaya, membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Tahun 2024 (Rakornas PSLB3 2024) yang diselenggarakan di Hotel JW Marriot, Jakarta. (Foto: KLHK RI)
Jakarta, serayunusantara.com – Melansir dari laman KLHK RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Tahun 2024 (Rakornas PSLB3 2024) yang diselenggarakan di Hotel JW Marriot, Jakarta pada Selasa (16 Juli 2024). Rakornas PSLB3 ini masih mengusung semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 dengan mengangkat tema “Zero Waste Zero Emission 2050”.
Saat membuka acara Rakornas PSLB3 2024, Menteri Siti dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan sampah dan limbah merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan rendah emisi karbon dan berketahanan iklim. Menurutnya, pengelolaan sampah dan limbah merupakan salah satu dari 5 sumber utama dalam upaya pemerintah menurunkan emisi Gas Rumah Kaca secara terukur sebagaimana tercantum dalam NDC yaitu 40-43,5 Juta ton CO2eq, dari emisi pada business as usual sebesar 296 juta ton CO2eq. Sebagai perbandingan emisi dari industri dan kimia dengan proyeksi penurunan sebesar 9 juta ton CO2 dari 61 juta ton CO2 pada kondisi business as usual. Jadi secara nyata persoalan sampah merupakan persoalan keseharian yang berada di tengah masyarakat yang secara langsung akan menerima eksternalitas dengan konsekwensi yang cukup serius dalam kehidupan seperti terutama dalam hal kesehatan dan kenyamanan. Namun demikian, sampah dan limbah dapat dilihat dari aspek peluang dalam upaya mengatasi masalah kunci yang dihadapi sehari-hari seperti dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rakyat antara lain misalnya dengan bank sampah, ekonomi sirkuler dan lain-lain.
“Oleh karena itu, transformasi besar dalam menangani sampah dan limbah B3 sedang terus dilakukan dan melibatkan banyak pihak. Peran pemerintah yang utama ialah dalam merumuskan dan membina implementasi kebijakan dalam rangka pengelolaan sampah dan limbah yang baik. Pemerintah menyiapkan regulasi yang efektif, memberikan insentif bagi entitas yang menerapkan praktik ramah lingkungan, serta mendorong penggunaan inovasi teknologi terkini namun tetap adaptif bagi Indonesia. Dan yang paling penting ialah bersama-sama masyarakat juga saling memberikan pemahaman, diseminasi untuk langkah-langkah kerja lapangan tentang pengelolaan sampah dan limbah secara tepat. Untuk itu atas nama Pemerintah, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda, tokoh dan aktivis, asosiasi organisasi, dunia usaha dan semua pihak yang telah bekerja keras dan berhasil menunjukkan hal-hal yang semakin baik dalam pengelolaan sampah dan limbah di tengah-tengah tantangan yang juga tidak sedikit. Kita mengawal kemajuan baru dalam upaya mengatasi tantangan pengelolaan sampah dengan ukuran akhir yaitu menurunnya emisi GRK dari kerja kelola sampah”, ujar Menteri Siti.
Pada tanggal 5 Desember 2023 di Paviliun Indonesia COP-28 UNFCCC di Dubai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan soft launching Dokumen Rencana Operasional Indonesia’s Zero Waste Zero Emission 2050. Dokumen Indonesia’s Zero Waste Zero Emission 2050 merupakan dokumen yang menguraikan pendekatan strategis dari sektor limbah untuk mencapai ‘nol limbah’ di tahun 2040 sehingga mendekati target ‘nol emisi’ dapat dicapai pada tahun 2050. Melalui beragam aksi mitigasi yang dijabarkan dalam dokumen tersebut, emisi puncak dari sektor limbah akan terjadi di tahun 2030, yaitu sebesar 217 juta ton CO2e. Diproyeksikan emisi secara bertahap akan berkurang hingga di tahun 2050 mencapai 62 juta ton CO2e dan 9 juta ton CO2e di tahun 2060”, jelas Menteri Siti.
Lebih lanjut, Menteri Siti menyebutkan bahwa dalam upaya itu dikembangkan strategi dengan prinsip-prinsip konstruktif, inklusif, dan modalitas dan ber kompeten. Kategori waste atau limbah dalam rencana tersebut meliputi sampah domestik/rumah tangga dan limbah B3 dari industri. Diatur tata laksananya dalam proses partisipatif bersama KL dan Pemda dan menghasilkan Dokumen Kerja Indonesia’s Zero Waste Zero Emission 2050. Dokumen ini diharapkan menjadi guidelines tentang bagaimana tata kelola dan alur pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai menurut masing-masing karakteristik, secara tepat sasaran yaitu guna mendukung penurunan emisi GRK nasional.
Baca Juga: Dorong BUMDesa Ekspor Anggrek, Gus Halim Temui Menteri LHK Siti Nurbaya
Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal PSLB3, Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa saat ini seluruh umat manusia di dunia tengah menghadapi berbagai tantangan lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Semuanya saling terkait dengan kondisi krisis perubahan iklim; polusi, dan pencemaran lingkungan; serta terancamnya keanekaragaman hayati atau yang lebih kita kenal dengan Triple Planetary Crisis. Ketiga krisis global tersebut telah terbukti mengakibatkan banyak kerugian dan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan hidup, kesehatan, kehidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan.
Vivien kemudian menjelaskan bahwa sebagai upaya menghadapi triple planetary crisis yang semakin intens, Ditjen PSLB3 telah merangkai program dan kegiatan yang bertujuan untuk terus memperkuat partisipasi publik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan dalam merespon isu-isu lingkungan melalui tindakan nyata, penguatan kebijakan dan langkah korektif.
Sebagai contoh, dalam konteks penguatan kebijakan telah dilaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program/kegiatan untuk penguatan peran melalui diskusi dan dialog serta pelibatan masyarakat, pengelola bank sampah, pemerintah daerah dan dunia usaha, maupun updating peran strategis dunia usaha dalam pengelolaan sampah, limbah dan B3, termasuk kesiapsiagaan industri dalam kedaruratan B3 dan/atau limbah B3.
“Hal ini kami laksanakan sesuai arahan Ibu Menteri, kegiatan pada tingkat nasional dirangkum dan dilaksanakan bersama daerah seluruh Indonesia, dalam bentuk : 1) kegiatan partisipatif publik yang luas, 2) kegiatan yang memperkuat kebijakan dan langkah operasional aksi pelestarian lingkungan hidup dan aksi iklim, 3) kegiatan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi kerja-kerja lingkungan hidup serta 4) diskusi pimpinan dan dialog masyarakat.” jelas Rosa Vivien.
Kegiatan Rakornas PSLB3 2024 yang dihadiri oleh 700 peserta yang terdiri dari elemen antara lain: pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait; pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota; mitra pembangunan; dunia usaha; praktisi dan penggiat persampahan, B3 dan limbah B3, pengelola bank sampah; asosiasi; serta para pakar terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan B3. Hal ini bertujuan untuk penguatan peranan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pemantapan kolaborasi lintas stakeholders dalam pencapaian Zero Waste Zero Emission 2050.
Baca Juga: Menteri LHK Teken Kerja Sama Dengan Bezos Earth Fund
Pada kegiatan ini dilaksanakan juga pemberian Penghargaan kepada Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit terbaik yang telah berkontribusi dalam praktik pengelolaan dan penanganan sampah di lingkungannya. Penghargaan Bank Sampah Induk terbaik diberikan kepada: (1) BSI Kumala, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; (2) BSI Rumah Plastik, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; dan (3) BSI Pancadaya, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Sedangkan untuk Bank Sampah Unit Terbaik diberikan kepada: (1) BSU Mandiri, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah; (2) BSU Akkom, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; (3) BSU Kuantan Bersih, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau; dan (4) BSU Sukamaju Sejahtera, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
Rakornas PSLB3 2024 ini juga dimanfaatkan sebagai momentum Peluncuran Zero Waste Zero Emission 2050 dan Launching Pusat Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, dilaksanakan juga beberapa talkshow dengan berbagai tema mengenai pengelolaan sampah, limbah dan B3.***
