Jatim, serayunusantara.com – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mempertegas komitmennya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif (health for all).
Salah satu bentuk nyatanya adalah penandatanganan pakta integritas untuk konsolidasi pengadaan barang/jasa sektor kesehatan. Acara ini digelar bersamaan dengan upacara Harkitnas di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/5/2025).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, bersama Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jatim Erwin Astha Triyono dan 14 direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov Jatim, menyepakati integrasi pengadaan barang/jasa guna mempermudah pelayanan publik. Ke-14 RSUD tersebut berstatus Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), termasuk RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Saiful Anwar, RSUD Haji Jatim, dan RS Jiwa Menur.
Efisiensi dan Transparansi
Erwin Astha Triyono menjelaskan, inisiatif ini muncul dari hasil evaluasi internal dan retret yang melibatkan narasumber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, menciptakan sistem pengadaan yang efisien, minim penyimpangan, dan akuntabel.
“Arahan Ibu Gubernur menekankan pentingnya efisiensi pengadaan barang/jasa. Pakta integritas ini menjadi jaminan transparansi dan kualitas layanan,” ujar Erwin.
Jemaah Haji Gelombang Dua Pakai Ihram Sejak di Asrama Haji Surabaya
Konsolidasi untuk Harga Terbaik
Dengan sistem holding, kebutuhan alat kesehatan, bahan medis, dan obat-obatan dari seluruh RSUD akan dikelola terpusat. Volume pembelian yang besar diharapkan mampu menekan harga tanpa mengorbankan mutu.
“Dengan menggabungkan kebutuhan 14 RSUD, kita bisa negosiasi harga lebih baik. Ini berlaku untuk alat kesehatan, obat, hingga bahan habis pakai,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mempercepat peningkatan kualitas layanan kuratif dan membuat manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat. (serayu)
