Probolinggo, serayunusantara.com – Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin memimpin rapat pembahasan rencana kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bersama sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Rapat digelar di Command Centre, Jumat (26/12) pagi, dan diikuti perwakilan Bapperida, DPUPR, BKPSDM, Sekretariat DPRD, Direktur PUDAM, serta perangkat daerah terkait.
Rapat tersebut menjadi langkah awal komitmen Pemkot Probolinggo dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan sekaligus upaya efisiensi anggaran daerah. Kerja sama pengembangan PLTS ini melibatkan PT Agra Energi Indonesia yang akan memasang panel surya di sejumlah unit pelaksana pemerintah.
Skema kerja sama yang diterapkan adalah Build Operate Transfer (BOT), sehingga pelaksanaan proyek tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh pembangunan dan operasional pada tahap awal dilakukan oleh pihak swasta.
Wali Kota dr. Aminuddin menjelaskan bahwa dalam skema BOT tersebut, pihak investor membangun dan mengoperasikan PLTS tanpa biaya dari pemerintah daerah. Setelah masa kerja sama selama 15 tahun, aset PLTS akan dialihkan menjadi milik Pemerintah Kota Probolinggo.
Baca Juga: Di Kota Probolinggo Ada TPQ Difabel di Masjid Putih Hidayaturrahman
Ia menambahkan, kerja sama ini memberikan keuntungan signifikan, terutama dalam penghematan biaya listrik. Pemanfaatan energi surya diperkirakan mampu menekan pengeluaran hingga sekitar 10 persen dibandingkan penggunaan listrik konvensional.
“Harapannya pada tahun 2026 program ini sudah bisa berjalan. Dengan solar cell, kita bisa lebih efisien dalam pembayaran listrik,” ujarnya.
Melalui program PLTS ini, Pemkot Probolinggo tidak hanya menargetkan efisiensi biaya operasional, tetapi juga mendukung transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan nasional pengembangan energi terbarukan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo, para asisten, serta sejumlah perangkat daerah terkait. (Ke/ha)
