Blitar, serayunusantara.com — Ketegangan intelektual dalam diskusi “HAM & Negara” di Kedai Kopi Satu Rasa memuncak pada sebuah aksi nyata saat belasan massa yang bertahan hingga Senin (02/03/2026) dini hari resmi mendeklarasikan pembentukan Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar.
Di bawah temaram lampu kedai, elemen masyarakat sipil yang terdiri dari komunitas literasi, mahasiswa, dan pegiat HAM ini membacakan pernyataan sikap tegas sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai “darurat demokrasi” di bawah rezim Prabowo.
Aliansi ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia adalah mandat konstitusi yang tidak dapat ditawar, sekaligus mengecam penggunaan instrumen hukum dan aparat yang kian intensif digunakan untuk membungkam suara kritis serta menciptakan rasa takut di ruang publik.
Koordinator Aliansi, Reyda Hafis, dengan nada tajam menegaskan bahwa deklarasi ini adalah genderang perang terhadap penguasa yang mengidap amnesia sejarah.
“Rezim Prabowo harus sadar bahwa setiap aktivis yang mereka tangkap dan setiap kritik yang mereka bungkam hanya akan melahirkan ribuan perlawanan baru dari meja-meja kopi seperti ini,” ucap Reyda di hadapan massa yang mengepalkan tangan.
Ia juga menegaskan, jika negara terus-menerus menggunakan pasal karet untuk memenjara nalar, maka Blitar siap menjadi martir bagi tegaknya demokrasi.
Baca Juga: Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar Gelar Solidaritas Bencana Banjir Sumatera Usai Diskusi Publik
Senada dengan itu, Alex Cahyono selaku simpatisan aliansi, memberikan pernyataan menohok mengenai watak kekuasaan saat ini yang dinilainya kian antikritik.
“Sangat ironis melihat negara yang katanya kuat, tapi gemetar ketakutan menghadapi pemikiran mahasiswa dan diskusi di warung kopi. Menggunakan aparat untuk mengintimidasi rakyat adalah bentuk kepengecutan politik yang paling nyata,” cetus Alex dengan penuh penekanan.
Alex menegaskan, pihaknya hadir di sini untuk mengingatkan bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan di ujung bayonet atau di balik kursi empuk kekuasaan. Menurutnya, Rezim ini harus berhenti mengkhianati cita-cita reformasi atau mereka akan berhadapan dengan kemuakan massa yang sudah meluap.
Dalam manifestonya, Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar menuntut penghentian segera segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis, serta mendesak pembebasan tanpa syarat bagi mereka yang ditangkap karena menyuarakan pendapat secara konstitusional.
Mereka juga mendesak evaluasi total terhadap regulasi yang kerap menjadi alat pembungkaman kebebasan berekspresi serta pembentukan mekanisme pengawasan independen guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Deklarasi ditutup dengan seruan kolektif bahwa “Blitar tidak boleh diam,” menandai babak baru gerakan akar rumput di Bumi Bung Karno yang siap menjadi garda depan dalam melawan segala bentuk kesewenang-wenangan otoritas tanpa kompromi. (Fin/Serayu)
