Jakarta, serayunusantara.com – Pemerintah melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) menunjukkan ketegasan luar biasa dalam upaya pembersihan birokrasi.
Sebanyak 58 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), resmi diberhentikan dari jabatannya setelah menjalani sidang disiplin pada Maret 2026.
Langkah drastis ini diambil menyusul temuan 69 kasus pelanggaran yang ditangani sepanjang kuartal pertama tahun 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas kasus berakhir dengan sanksi pemberhentian permanen.
Berdasarkan data resmi BPASN, rincian sanksi yang dijatuhkan meliputi:
* 31 Kasus: Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.
* 12 Kasus: Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja (PPPK) Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.
* 15 Kasus: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Pelanggaran dominan yang memicu pemecatan massal ini adalah ketidakhadiran tanpa keterangan (bolos kerja). Selain itu, terdapat pula kasus-kasus berat lainnya seperti tindakan asusila, keterlibatan tindak pidana korupsi, dan pelanggaran disiplin berat yang mencederai integritas korps aparatur negara.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang toleransi bagi aparatur yang mengabaikan tanggung jawabnya.
“Banyak ASN yang diberhentikan karena tidak masuk kerja. Ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur negara agar senantiasa menjaga kedisiplinan dan amanah dalam mengabdi,” tegas Zudan dalam keterangannya.
Tindakan tegas juga merambah ke tingkat pemerintah daerah. Pada Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, resmi memecat empat orang ASN.
Keempatnya terbukti melakukan pelanggaran fatal dengan membolos kerja selama 28 hari atau lebih dalam satu tahun tanpa alasan yang sah secara administratif.
Baca Juga: Bupati Tulungagung Ingatkan ASN: Profesionalisme Kerja Tetap Utama Selama Berpuasa
Pemerintah kembali mengingatkan seluruh ASN mengenai regulasi disiplin yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021:
* Bolos 10 Hari Berturut-turut: Dapat langsung dijatuhi sanksi pemecatan tidak hormat dan kehilangan hak pensiun.
* Bolos Kumulatif 28 Hari: Pemberhentian dengan atau tanpa hormat dalam kurun waktu satu tahun.
* Konsekuensi Finansial: ASN yang diberhentikan tidak berhak menerima tunjangan, penghasilan bulanan, maupun uang pensiun bagi yang dipecat secara tidak hormat.
Pemerintah terus memperketat pengawasan melalui sistem absensi digital (fingerprint dan aplikasi online) serta sidang rutin untuk memastikan terciptanya birokrasi yang bersih, disiplin, dan melayani. (Ko/serayu)
