Blitar, serayunusantara.com – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar mulai menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Fokus utama diarahkan pada digitalisasi sistem pembayaran, penguatan pengawasan, serta pembukaan peluang kerja sama investasi destinasi.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, Eko Susanto, ST., MSi. mengatakan pihaknya telah menerapkan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS, khususnya pada destinasi wisata yang dikelola langsung oleh dinas.
“Langkah konkret peningkatan PAD pariwisata di antaranya penerapan sistem pembayaran digital QRIS, terutama di destinasi yang dikelola dinas,” ujarnya, Kamis (26/2/2026) melalui pesan WhatsApp.
Selain itu, Disbudpar juga tengah mengajukan kerja sama dengan Bank Jatim untuk penerapan sistem barrier gate atau e-toll di kawasan wisata Ngreco. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta memaksimalkan pencatatan retribusi masuk.
Tak hanya digitalisasi, monitoring dan pengawasan destinasi juga dilakukan secara berkala guna memastikan pengelolaan berjalan optimal dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Selain itu, dalam upaya memperluas sumber PAD, Disbudpar juga tengah memetakan dan menjajaki sejumlah potensi destinasi baru, terutama kawasan pantai di Jalur Lintas Selatan (JLS), Blumbang Gede, Soso, dan beberapa titik lainnya.
Pengembangan tersebut dibarengi dengan strategi peningkatan kunjungan melalui evenisasi dan kolaborasi bersama Komite Ekonomi Kreatif (Ekraf) serta para pengelola destinasi.
Menurut Eko, pihaknya juga membuka peluang investasi serta kemudahan kerja sama bagi pengelola dan pihak ketiga untuk mendorong percepatan pengembangan wisata daerah.
Jajaki Kerja Sama Berbagai Pihak
Terkait skema kerja sama, Disbudpar saat ini tengah menjajaki kolaborasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Kelompok Tani Hutan (KTH) wilayah Pantai Selatan, perguruan tinggi, program CSR, serta forum business matching pengusaha Blitar Raya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam sistem kerja sama resmi sehingga kontribusi terhadap PAD dapat lebih terukur.
Meski demikian, Eko menyampaikan bahwa sejumlah program masih dalam tahap proses, mengingat masa kepemimpinannya baru berjalan sekitar empat bulan.
“Sejumlah program masih on progress karena kami baru empat bulan berjalan,” pungkasnya. (San/Jun)
