Jatim, serayunusantara.com – DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan dan perluasan sosialisasi program Koperasi Merah Putih (KMP) hingga ke tingkat desa. Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Guntur Wahono, menyusul masih rendahnya pemahaman teknis di kalangan pelaksana desa.
Menurut Guntur, lemahnya sinergi antara kepala desa, pengurus BUMDes, dan koperasi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan KMP di lapangan.
“Banyak yang belum tahu langkah apa yang harus diambil setelah koperasi mendapat legalitas. Tidak ada pemahaman dan sinkronisasi yang sejalan,” ujarnya, Minggu (20/7/2025).
Ia menilai, meskipun KMP membawa semangat pemberdayaan ekonomi rakyat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait penggunaan dana desa sebagai jaminan awal, yang justru membingungkan sebagian kepala desa.
“Di sisi lain, pengurus BUMDes merasa tersingkir karena perhatian lebih banyak tertuju pada KMP yang baru terbentuk. Padahal, BUMDes sudah lama menjadi motor ekonomi desa,” jelasnya.
Baca Juga: Komisi B DPRD Jatim Fokus Bahas Raperda Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
Untuk mendukung implementasi program ini, Guntur menyebut pihaknya mengerahkan kader-kader yang telah mengikuti pelatihan dari Badiklat Partai untuk mendampingi koperasi di tingkat desa.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan teknis agar tujuan koperasi sebagai wadah kolektif ekonomi rakyat dapat tercapai dengan baik.
“Koperasi adalah fondasi ekonomi rakyat. Jangan sampai program ini gagal karena minimnya bimbingan,” tegasnya.
Guntur juga meminta pemerintah pusat menyiapkan regulasi yang lebih jelas dan tidak tumpang tindih, serta membuat peta jalan (roadmap) pelaksanaan KMP yang konkret.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, dari pusat hingga desa. Jangan sampai KMP justru menjadi beban baru karena kurangnya sosialisasi,” pungkas legislator dari Dapil Tulungagung–Blitar tersebut.***
