Jakarta, serayunusantara.com – Pemerintah menyatakan optimisme terhadap ketahanan perekonomian nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. Keyakinan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah sekaligus penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan sejumlah negara besar lainnya.
Baca Juga: Wamendagri Minta Kepala Daerah Kepri Pastikan Program MBG Tepat Sasaran dan Dukung Ekonomi Lokal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tahun 2025 tercatat sebesar 5,39 persen. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kedua di antara negara anggota G20, hanya berada di bawah India yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40 persen pada periode yang sama.
“Tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 sebesar 34,7 juta ton, dan stok Bulog (per 8 April 2026) sebesar 4,6 juta ton,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers Para Menteri usai Rapat Kerja Pemerintah Kabinet Merah Putih, di Jakarta, Rabu (8/4).
Selain itu, pemerintah juga mencermati perkembangan harga komoditas global, khususnya minyak mentah yang dipengaruhi situasi geopolitik di Timur Tengah. Menurut Airlangga, terdapat potensi jeda sekitar dua minggu akibat penundaan serangan oleh Amerika Serikat yang berdampak pada penurunan harga minyak dunia.
Baca Juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan Bangun KNMP di Desa Dapenda, Perkuat Ekonomi Pesisir Sumenep
Ia menyebut harga crude oil jenis WTI saat ini berada di level 96,7 dolar AS per barel, sedangkan Brent crude turun menjadi 95,23 dolar AS per barel.
Dari sisi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dinilai masih solid. Hingga akhir kuartal pertama 2026, penerimaan pajak tercatat meningkat sebesar 14,3 persen atau mencapai Rp462,7 triliun. Sementara itu, sektor industri manufaktur juga menunjukkan ekspansi dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Maret 2026 berada di angka 50,1.
Pemerintah juga terus menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang akan dijalankan adalah implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
“Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” ujarnya.
Baca Juga: OJK Perkuat Penerapan Governance, Risk, and Compliance untuk Jaga Stabilitas Sektor Keuangan
Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal, khususnya terkait pengelolaan utang dan defisit anggaran negara. Presiden Prabowo disebut menegaskan bahwa rasio utang pemerintah akan dijaga di sekitar 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun batas maksimal yang diizinkan undang-undang mencapai 60 persen.
“Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40%, walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%. Demikian pula juga budget deficit dijaga di level 3% dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun,” kata Menko Airlangga.
Pada kuartal pertama 2026, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan kondisi yang stabil. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat berada di angka 125,2 yang menunjukkan tingkat optimisme masyarakat. Selain itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 151,9 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan enam bulan impor.
“Maka, Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama juga masih baik, masih bisa mencapai atau lebih besar sama dengan 5,5%,” tutur Menko Airlangga.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia melalui kebijakan triple intervention di pasar spot domestik dan non-delivery forward. Sementara itu, suku bunga acuan BI Rate tetap berada di level 4,75 persen.
“Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan dengan beberapa negara. Sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan ke depan beberapa negara juga perlu didorong,” ucap Menko Airlangga.
Di sektor energi dan transportasi, pemerintah turut melakukan penyesuaian kebijakan harga avtur dengan pemberian fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen selama dua bulan. Kebijakan ini bertujuan menahan kenaikan harga tiket pesawat domestik agar tetap berada di kisaran 9 hingga 13 persen.
Pemerintah juga memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak pada biaya perjalanan ibadah haji. Bahkan, biaya haji tahun ini telah diturunkan sebesar Rp2 juta dibandingkan sebelumnya.
“Untuk dampak kepada ongkos haji, seperti kita ketahui bahwa ongkos haji telah diturunkan Rp2 juta, kemudian dampak kenaikan avtur ini di-absorb oleh Pemerintah, jadi tidak ada kenaikan biaya haji. Ini di-absorb untuk sekitar 220 ribu jemaah haji, dan angkanya anggaran Rp1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian, tidak ada dampak bagi para jemaah haji,” pungkas Menko Airlangga.
Dengan berbagai indikator ekonomi yang masih menunjukkan kinerja positif, pemerintah menilai perekonomian nasional tetap memiliki daya tahan yang kuat. Langkah-langkah kebijakan yang disiapkan diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tekanan global yang terus berkembang. (San)
