Juru Bicara Fraksi GPN, Ratna Dewi saat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (17/10/2023). (Tangkapan Layar YouTube/Pemkab Blitar)
Blitar, serayunusantara.com – Badai kritik untuk Bupati Blitar Rini Syarifah terus bergema. Penyebabnya terkait keberadaan Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar.
Kritikan terus mencuat dari berbagai kalangan. Salah satu yang paling lantang berasal dari Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) DPRD Kabupaten Blitar.
Dalam penyampaian pandangan umum saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (17/10/2023), Fraksi GPN mengkritik habis-habisan Bupati Blitar Rini Syarifah.
Juru Bicara Fraksi GPN, Ratna Dewi menyampaikan, TP2ID tidak memberikan dampak positif bagi berjalannya pemerintahan Kabupaten Blitar.
“Fraksi GPN memandang TP2ID memiliki banyak mudharat daripada maslahatnya,”
Pandangan Fraksi GPN itu, kata Ratna, sudah terbukti. Apalagi sudah banyak kritikan dan gunjingan dari masyarakat terhadap TP2ID.
Tidak berhenti di situ, dalam keanggotaan, Fraksi GPN juga menyoroti TP2ID. Diduga terdapat unsur nepotisme di dalamnya. Apalagi saudara kandung Bupati Blitar menjadi penanggung jawab di dalamnya.
“Oleh karena itu, Fraksi GPN berpandangan, menyarankan agar TP2ID tidak perlu diberi anggaran pada tahun 2024,” ungkap politisi Gerindra ini.
Anggota Fraksi GPN yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib menilai TP2ID lebih baik dibubarkan. Karena minim fungsi dan memboroskan anggaran negara.
“Sejak dulu kami minta TP2ID ini ditiadakan, karena lebih banyak mudaratnya timbang manfaatnya. Tapi Bupati selama ini tak bergeming, tetap bersikukuh mempertahankan TP2ID,” ungkapnya. ***
