Pamekasan, serayunusantara.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan. Penyerahan bantuan dilakukan di Pendopo Ronggosukowati pada Minggu (15/6/2025), dengan total anggaran mencapai Rp6.371.975.000 untuk tahun 2025.
Rincian Bantuan Sosial (Bansos)
Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp5,39 miliar untuk tujuh program bansos prioritas, di antaranya:
- Program Keluarga Harapan (PKH) Plus – Rp3,95 miliar untuk 1.979 lansia (masing-masing mendapat Rp2 juta/tahun dalam empat tahap).
- Bantuan Penyandang Disabilitas (ASPD) – Rp471,6 juta untuk 131 penerima (Rp3,6 juta/tahun per orang).
- Bantuan Kemiskinan Ekstrem – Rp571,5 juta untuk 381 penerima (Rp1,5 juta/orang/tahun).
- Program Kewirausahaan Inklusif (KIP PPKS Jawara) – Rp105 juta (35 penerima), Rp81 juta (27 penerima), dan Rp210 juta (70 penerima). Setiap penerima mendapat Rp3 juta sebagai modal usaha.
Bantuan untuk Pilar Sosial & Penguatan Desa
Selain bansos, Pemprov Jatim juga memberikan Tali Asih senilai Rp722,4 juta kepada 197 tenaga sosial, termasuk pendamping PKH, disabilitas, TKSK, dan Tagana.
Baca Juga: PLN Nusantara Power Perkuat Gerakan Lingkungan di Bojonegoro, Apa Gunanya?
Di sektor pemberdayaan desa, Dinas PMD Jatim mengucurkan Rp974,8 juta untuk:
- Empat BUMDes (@Rp100 juta) – Rp400 juta.
- Empat Desa Berdaya (@Rp100 juta) – Rp400 juta.
- Dua Desa Program Jatim Puspa – Rp174,8 juta.
Tujuan & Harapan Pemerintah
Khofifah menegaskan bahwa bantuan ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. “Dengan dukungan ini, masyarakat diharapkan bisa lepas dari kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. “Jika BUMDes maju dan masyarakat berdaya, pembangunan dari pinggiran bisa terwujud,” tambahnya.
Baca Juga: Jalur Pacet-Cangar Kini Beroperasi 24 Jam Setelah Evaluasi Kelayakan
Program ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jatim mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup, akses layanan dasar, serta menciptakan lapangan kerja produktif.***
